HARIANRIAU.CO - Konflik antara masyarakat dengan perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Pelalawan ibarat gunung es yang menunggu cair, masih banyak perusahaan yang belum merealisasikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh masyarakat tempatan.
Kondisi ini bisa dikatakan tidak lagi sesuai dengan tujuan dikeluarkannya izin Hak Guna Usaha (HGU) untuk perkebunan kelapa sawit dan Hutan Tanaman Industri (HTI) untuk perkebunan kayu yakni sejumlah kontribusi yang diberikan kepada masyarakat yang berada di sekitar perusahaan itu beroperasi.
Melihat hal itu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan, Nazaruddin kepada Harianriau.co mengatakan sangat merasa prihatin dan meminta Pemerintah Daerah (Pemda) membuat tim khusus (Timsus) guna menyelesaikan konflik yang kerap terjadi antara masyarakat dan perusahaan.
Beberapa kasus yang sering masuk ke DPRD Pelalawan untuk diselesaikan dengan cara hearing antara masyarakat dan perusahaan adalah pola Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) dan tanaman kehidupan.
"Kita sangat prihatin dengan konflik antara masyarakat dan perusahaan, kita meminta pemerintah daerah agar membentuk tim khusus untuk menyelesaikan permasalahan itu," ujarnya kepada Harianriau.co Kamis (18/7).
Berbicara mengenai timsus tersebut dikatakan Nazaruddin bisa dibentuk dari berbagai instansi terkait yang ada di tingkat pemerintah, selain itu timsus juga bisa dibentuk dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh adat, sehingga konflik yang ada selama ini bisa terselesaikan.
Sedangkan kepada perusahaan yang selama ini sudah beroperasi di Kabupaten Pelalawan dihimbau untuk merealisasikan kewajibannya terhadap masyarakat yang berada di sekitar perusahaan beroperasi, sebab menurutnya itu merupakan kewajiban perusahaan.
"Kita sudah sering melakukan hearing untuk menyelesaikan konflik antara perusahaan dan masyarakat, kedepan kita meminta perusahaan menunaikan kewajiban sejak perusahaan itu berdiri dan beroperasi di Pelalawan." pungkasnya.
Dedi
.jpeg)
