HARIANRIAU.CO - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia (RI) menyebutkan ada beberapa kunci yang bisa diaplikasikan kabupaten/kota di Indonesia terutama Provinsi Riau menuju Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).
Beberapa tips menuju KLA tersebut disampaikan oleh Staf Ahli Menteri Perhubungan Antar Lembaga Kementerian PPPA RI Rini Handayani, dalam acara rapat verifikasi KLA tingkat Provinsi Riau, di Ruang Rapat Melati Kantor Gubernur Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru.
Rini Handayani menuturkan, tidak ada yang rumit dalam pengurusan sistem online KLA, intinya semua file-file yang diperlukan harus memiliki data atau bukti fisik sehingga nilai dan poin yang didapatkan di sistem akan lebih tinggi.
"Sistem itu harus diisi terus, harus terintegrasi semua bidang, jadi data yang dimasukan akan jelas. Kalau sistemnya tidak berjalan atau tidak diisi akan kelihatan dalam evaluasi," katanya, Kamis (18/7).
Tambah Rini, meskipun dalam sistem banyak sekali yang mesti diisi dan di upload datanya, secara garis besar Rini menggambarkan ada sembilan komponen kunci dalam setiap indikator pengisian sistem KLA.
Adapun sembilan indikator tersebut yaitu, adanya peraturan atau kebijakan daerah tentang KLA, adanya persentase anggaran yang dialokasikan KLA, Sumber Daya Manusia (SDM) terlatih konvensi hak anak, keterlibatan forum anak atau kelompok anak dalam membuat kebijakan oleh pemerintah, adanya kemitraan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pengembangan KLA.
Selanjutnya, adanya keterlibatan masyarakat dalam pengembangan KLA, adanya keterlibatan dunia usaha dalam KLA, adanya kemitraan dengan media dalam pembentukan KLA, serta adanya inovasi dalam KLA.
"Dari sembilan indikator ini, jika sudah terjalin tinggal di ceklis saja. Namun yang perlu diperhatikan adanya bukti fisik yang mendukung kegiatan tersebut seperti surat keterangan, foto-foto kegiatan dan bukti-bukti lainnya yang mendukung," sebut Rini.
Rini juga menyampaikan, pihaknya tidak akan turun langsung kelapangan untuk melihat bagaimana kondisi nyata di lapangan terkait KLA, namun pihaknya akan melakukan verifikasi melalui berkas yang dikirim serta membuka situs pencarian seputar kegiatan apa saja yang dilakukan oleh daerah untuk mewujudkan KLA di Riau.
"Tidak perlu khawatir, kami tidak akan memeriksa ke lapangan. PPPA hanya akan melihat kecocokan data yang diupload dengan pertanyaan dalam sistem, serta mengumpulkan informasi dari berbagai sumber," terangnya.
Tim PPPA RI, ini juga menekankan pentingnya dokumentasi dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh setiap OPD pendukung KLA. Kemudian, dokumentasi yang ada dijadikan satu sehingga mudah didapatkan apabila dibutuhkan kembali.
Lebih lanjut Rini mengimbau kepada seluruh tamu yang hadir dalam acara verifikasi KLA tingkat Provinsi Riau untuk selalu melibatkan forum anak dalam penyelenggaran KLA mulai dari tahap awal hingga akhir.
"Pendengaran, suara, pendapat dan aspirasi anak harus diperhatikan dan dipertimbangkan, baik untuk memberikan masukan mengenai bagaimana tanggapan anak terkait program pemerintah," jelas Rini. (MCR)
.jpeg)
