HARIANRIAU.CO - Koalisi Riau Bersatu (KARIB) yang pada Pilkada 2018 lalu merupakan gabungan partai politik pengusung pasangan Gubernur Riau Syamsuar dan Wakil Gubernur Riau Brigjen TNI (Purn) Edy Natar Nasution, meyakini bahwa duet pemimpin Riau ini akan bersikap profesional dalam menyusun kabinet pada mutasi jabatan eselon II, III dan IV Pemprov Riau pada bulan Agustus mendatang dan masyarakat tidak perlu khawatir akan terjadi jual beli jabatan.
Demikian disampaikan Ketua Harian KARIB saat Pilkada 2018 berlangsung T Zulmizan F Assagaff, Rabu (31/7/19). KARIB sendiri merupakan sinergi tiga partai politik, yaitu PAN, PKS dan Nasdem.
Dikatakan Zulmizan, dasar keyakinan itu adalah rekam jejak (track record) Syamsuar sendiri sebagai birokrat senior yang kaya pengalaman dan mantan kepala daerah dua periode di Siak telah terbukti selalu bersikap profesional dan mampu menyusun, menyeleksi, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi jajarannya dengan baik.
"Jadi, mari kita beri kesempatan kepada Beliau menyusun kabinet yang sesuai ekspektasinya. Karena untuk pencapaian kinerja pemerintahan yang maksimal, Beliau sangat membutuhkan tim yang selain punya kemampuan tinggi, juga memahami dengan baik visi-misinya, mampu mengimbangi tuntutan ritme kerja, serta yang paling penting solid dan loyal sebagai bagian dari tim," tukas Zulmizan yang sehari-hari juga adalah Sekretaris DPW PAN Provinsi Riau.
Kepada jajaran aparatur Pempro Riau, Zulmizan meyakinkan bahwa tidak perlu khawatir, resah atau galau. Jika memang memenuhi kriteria dan terbukti mampu performed dan diyakini bisa loyal, tentu Gubri akan mempertimbangkan dan memprioritaskan.
"Karena prinsip mendasar dalam manajemen, yaitu 'one team, one vision and one goal' akan sangat menentukan soliditas dan pencapaian target performa," katanya.
Zulmizan juga mendukung pernyataan Syamsuar yang menjamin tidak akan terjadi jual-beli jabatan dalam proses ini. "Beliau sangat concern dalam hal ini, karena sudah merupakan pendirian dan prinsip yang telah dijalankan selama karirnya.
Ditambah lagi KPK melalui Koordinator Wilayah II Abdul Haris sudah mewanti-wanti agar jangan sampai terjadi permainan uang, tentu Beliau akan semakin hati-hati dan waspada!"
Zulmizan mengatakan, segenap mantan tim pemenangan Syam-Edy, baik dari unsur partai maupun relawan harus terus mendukung, mengawal dan menjaga agar duet ini sukses dan mampu membangun _good governance_ (kepemerintahan yang baik) dan clean government (pemerintahan yang bersih) di Riau yang harus tercermin dari keteladanan pemimpinnya.
"Mungkin saja ada berbagai pihak yang mengajukan usul, misalnya person atau figur pengisi jabatan tertentu. Menurut saya, boleh-boleh saja. Tapi harus didasari oleh niat lurus untuk membantu dan sifatnya hanya sebatas usulan, Beliau yang memutuskan diterima atau tidak. Dan tidak boleh sama sekali ada unsur suap. Bisa repot nanti, karena Pak Syamsuar sudah bilang akan minta aparat penegak hukum bertindak!"
Menurut Zulmizan, sebenarnya Syamsuar dan Edy Natar sudah lama ingin merombak dan membenahi manajemen dan struktur Pemprov Riau, karena kondisinya tidak sesuai dengan yang diharapkan.
Namun selama ini maksud tersebut masih terkendala oleh regulasi yang mewajibkan mereka menunggu enam bulan pasca pelantikan 20 Februari 2019. Kendala lain adalah Perda yang mengatur Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) Riau perlu pembaharuan agar sesuai dengan tuntutan kebutuhan organisasi dan perkembangan zaman. Diperkirakan prosesnya baru rampung pada akhir Juli ini.
Mencermati kondisi ini, kata Zulmizan, KARIB akan mengusulkan kepada Syamsuar dan Edy Natar agar tetap bersabar menunggu momentum yang tepat, dan sebaiknya mutasi dilakukan sekaligus saja agar efektif.
"Jadi, setelah Perda OPD yang baru sudah disahkan dan batas waktu enam bulan pada 20 Agustus 2019 terlewati, silahkan Pak Syamsuar dan Pak Edy Natar tancap gas membentuk struktur tim kerja yang tangguh dan solid sesuai kebutuhan. Sekali lagi, yang dibutuhkan adalah selain berkinerja baik, tapi juga memahami dan loyal," pungkasnya. (MCR)
.jpeg)
