HARIANRIAU.CO - Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) minta Gubernur Riau H Syamsuar bentuk Panitia Seleksi (Pansel) pejabat dari kalangan independen. Hal itu dimaksudkan, agar pejabat yang dihasilkan lebih objektif, bukan karena suka tak suka.
"Silahkan bentuk Pansel indepeden. Kita Harap semuanya objektif, bukan atas dasar suka tak suka," kata Abdul Haris, Koordinator Wilayah II KPK, Rabu (31/7/19).
Karena itu, melalui Pansel independen itu, diperlukan untuk melakukan seleksi terbuka. Sehingga integritas dan professional pejabat yang dipilih dapat dilahirkan untuk menunjang kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Riau ke depan.
Tidak hanya itu, selain dilakukan lelang terbuka pejabat yang akan ditunjuk nantinya harus ada kontrak kerja tahunan. Harus ada target yang dicapai. Dengan begitu, rencana kerja strategis lima tahunan Dari Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, bisa dijabarkan dalam bentuk rencana strategis setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Terkait dengan rotasi, mutasi pegawai kita minta dilakukan kelangan terbuka. Tidak ada istilah titipan. Dengan lelang itukan kita bisa mengetahui integritas dan profesionalis," ungkap Haris.
Lebih lanjut menurut Haris, jika pejabat yang akan diberi amanah bukanlah orang yang tepat, dikhawatirkan akan menjadi beban. Terlebih jabatan yang didapat karena Ada seauatu hal.
"Kenapa, kalau orang yang ditunjuk bukan orang yang tepat, nanti akan menjadi beban. Karena namanya sesuatu itu tak gratisnya, pasti ada pamrih," ungkap Haris.
Koordinator Wilayah II KPK ini juga mengingatkan cukuplah, ada tiga Gubernur Riau yang tersandung kasus korupsi. Jangan sampai ada lagi kepala daerah berikutnya yang menyusul.
"Cukup sudah tiga kali. Itu saja," ujar Haris. (MCR)
<iframe width="100%" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/alSBJyiWUjk" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
.jpeg)
