HARIANRIAU.CO - Delapan fraksi yang ada di DPRD Riau, Senin (26/08), menyampaikan Pandangan Umum (Panmum) tentang Raperda Perubahan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019. Penyampaian dilakukan dalam rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Riau, Kordias Padaribu didampingi Wakil Ketua lain, Asri Auzar dan Sinaryo dan 36 Anggota Dewan.
Pihak pemerintah dihadiri oleh Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution, Forkopimda, Kepala OPD dan undangan lain.
Fraksi Golkar dengan juru bicara Sulastri menyampaikan apa yang jadi Panmum fraksinya diantaranya menyorot masalah pendapatan. Dikatakan, haruslah melalui analisa sehingga tidak jauh dari target. Kemudian perlu ditingkatkan PAD tidak ketergantungan pada DBH,
Optimalkan potensi penerimaan.
Fraksi PDI-P yang dibacakan Almainis menyampaikan, pemerintah haruslah membuat program realistis karena waktu singkat, banyaknya mobdis tunggak panjak suatu hal yang buruk dan kelalaian ini harus dievaluasi, belanja belum optimal dengan realisasi baru 45 persen berharap ini jadi optimal jelang akhir tahun dan tanpa SILPA.
Fraksi Demokrat yang dibacakan Nasril diantaranya meminta pemprov menerapkan pemerintahan yang bersih danbtransparan, ada trobosan dalam peningkatan PAD, adanya evaluasibterhadap penerimaan dalam kerjasama dengan pihak ke tiga. Fraksi PAN yang disampaikan Syamsurizal menyampaikan masih banyak kegiatan serimonial yang dilakukan oleh pemprov dan minmnya kegiatan terhadap perlindungan anak dan petempuan.
Fraksi Gerindra Sejahteta yang disampaikan oleh Mawan Johanis menyebutkan, masih banyak ketertinggalan yang mesti dikejar pemprov dengan mengarahkannkegiatan pada skala prioritas. Kemudian masalah target dan realisasi tidak maksimal, tibgkatkan pendapatan dengan gali potensi dan kiberja OPD. Fraksi PKB yang dibacakan oleh Solihin Dahlan mibta mengenai temuan anggaran di Dispora untuk ditindaklanjuti, kemudian anggaran pembinaan atlet harus dianggarkan srhingga atlet tidak yertelantarkan.
Frakai PPP yang dibaca oleh M. Arpah minta pemprov untuk memaksimalkan prgram, ingatkan mengenai Bankeu desa harus punya tujuan jelas kegiatan yang dilakukan dan tidak tumpng tindih dengan kegiatan penganggaran lain dan serapan anggaran harus jadi perhatian. Kemudian Fraksi terakhir Nasdem Hanura tidak membacakan Panmumnya hanya menyampaikan saja ke pimpinan oleh Suhardiman Amby. (mcr)
.jpeg)
