HARIANRIAU.CO - Empat dari enam helikopter yang digunakam untuk water bombing tidak bisa digunakan karena terbentur izin. Akibatnya usaha penanggulangan pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di berbagai daerah di Riau menjadi tidak maksimal.
Demikian dikatakan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau Edwar Sanger, di Posko Karhutla, Lanud Roesmin Nurjadin, Selasa (10/9/19).
Menurut Sanger, keempat heli yang kini sedang dalam kondisi masih diparkirkan tersebut sudah sepekan lamanya. Diharapkan, izin terbang keempat heli dari Badan Penanggulangan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tersebut dapat dioperasikan segera.
"Kita sudah ajukan dan mudah-mudahan segera mendapatkan izin terbang. Insya Allah tidak ada persoalan lagi. Tadi juga sudah kita sampaikan ke BNPB, tinggal nanti diurus izinnya," ungkap Sanger.
Lebih lanjut menurut mantan Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru ini selama empat sepekan heli tak beroperasi memang berdampak pada langkah penanggulangan. Terumata pada titik kebakaran yang sulit dijangkau oleh satgas darat.
Jauhnya akses untuk mendapatkan sumber air jadi alasan. Belum lagi faktor cuaca ekstrim dan angin kencang. Akibatnya, potensi semakin meluasnya Karhutla.
"Satu jam saja kita baru sampai ke lokasi kebakaran, sudah berapa luas lahan yang terbakar. Seperti di Simpang Gaung Inhil, lokasi kebakaran jauh dan medannya cukup jauh. Itu yang menjadi kendala kita kalau padamkan api lewat darat," ujar Sanger.
Sementara Tenaga Ahli dari BNPB Marsdya (Purn) Abdul Muis dikesempatan yang sama menjelaskan saat ini dalam proses pengurusan perizinan operasi, baik dari Panglima TNI dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
"Karena empat helikopter itu beroperasi di wilayah-wilayah strategis. Sehingga ketika membutuhkan perpanjangan, kita siapkan administrasinya," jelasnya.
Ditanya mengenai proses perpanjangan izin operasi empat helikopter itu, mengingat keberadaan helikopter water bombing cukup membantu untuk pemadaman Karhutla Riau, ia juga tak bisa memastikannya.
"Sampai kapannya tergantung. Karena ada beberapa instansi yang harus dikoordinasikan seperti Mabes TNI dan Kemenhub," paparnya.(MCR)
.jpeg)
