HARIANRIAU.CO - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau masih melakukan kajian terkait rencana peminjaman uang ke pihak ketiga untuk pembangunan insfrastruktur jalan dan jembatan di Riau.
Kajian yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Riau ini guna menentukan pihak ketiga mana yang nanti akan dilakukan pinjaman uang oleh Pemprov Riau. Apakah BUMN PT Saran Multi Infrastruktur (SMI), BUMD PT Bank Riau Kepri (BRK) atau perbankan swasta dan lainnya.
"Jadi itulah yang sedang dikaji oleh Bappeda Riau. Nanti dari hasil kajian ini akan didapatkan mana yang terbaik, dan itulah yang kita ajukan ke DPRD Riau," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau, Syahrial Abdi, Jumat (13/9/2019).
Sebab menurutnya, pinjaman daerah bentuknya bisa bermacam-macam. Misalnya berupa pinjaman obligasi, sukuk dan lainnya.
"Bahkan ada namanya pasar modal syariah, yang memungkinkan pinjaman daerah itu dilakukan dengan skema syariah," ujarnya.
Karenanya, sebut Syahrial, Pemprov Riau sejauh ini belum bisa menyebutkan nama pihak ketiga mana yang nanti akan dipinjam dananya untuk pembangunan jalan dan jembatan di Riau.
Selain mengkaji itu, lanjut Syahrial, pihak Bappeda Riau juga saat ini tengah mengkaji beberapa poin yang berkaitan dengan pinjaman daerah.
"Misalnya kemampuan keuangan daerah, kemampuan kita untuk mengembalikan, proyeksi pendapatan lima tahun ke depan, dan instrumen lain yang harus diperkuat apa," paparnya.
Ditanya berapa estimasi pinjaman yang dibutuhkan Pemprov Riau, mantan Penjabat Bupati Kampar ini memperkirakan angkanya mencapai Rp3 triliun lebih.
"Kemungkinan untuk sementara sambil memverifikasi dan mempersiapkan hal-hal lain, angkanya di kisaran Rp3 triliun yang bisa segera kita implementasikan dan aman secara regulasi dan ketentuan lain. Tapi itu belum final, bisa melebihi atau berkurang tergantung hasil kajian," pungkasnya.
Sumber: cakaplah.com
.jpeg)
