HARIANRIAU.CO - Akhirnya setelah terkatung-katung tidak jelas dalam penyelesaian selama lebih kurang 21 tahun, akhirnya kobflik atau sengketa lahan antara masyarakat Desa Beringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dengan PT. Ramajaya Pramukti (PT PR) tuntas.
Ini setelah dilakukan penyelesaian dan mediasi dalam Rapat Koordinasi dalam rangka Membahas Penanganan Permasalahan Konflik Lahan antara Masyarakat Desa Beringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir dengan PT. Ramajaya Pramukti yang dimotori oleh Asisten Deputi Bidang Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi Kemenkopolhukam Bambang Sugeng, Selasa (17/09).
Rapat dibuka oleh Wakil Gubernur Riau Edy Batar Nasution turut hadir pihak perwakilan masyarakat desa Beringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar sebagai pelapor dan pihak PT. Ramajaya Pramukti (PT PR) selaku terlapor.
Kemudian juga hadir Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, BPN Riau, BPN Kampar, Bupati Kampar, Forkopimda Kampar yaitu Kapolsek, Danramil Tapung, Camat Tapung Hilir dan OPD terkait Setdaprov Riau.
Pertemuan dengan sebelumnya mendengarkan aduan dari pihak masyarakat dan keterangan pihak perusahaan akhir Asisten Deputi Bidang Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi Kemenkopolhukam Bambang Sugeng selaku pimpinan rapat disepakati, lahan warga Desa Beringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar yang tetap diakomodir sebagai KPPA dari Perusahaan adalah yang data awal sesuai dengan jumlah KK (Kepala Keluarga) saat peruntukan lahan transmigrasi.
Berdasarkan data awal sesuai dokumen yang ada di intansi terkait jumlah KK Transmigrasi di desa Beringin Lestari adalah 201 KK tahun 1992. Namun tahun 2009 jadi bertambah menjadi 257 KK. Jadi untuk 257 KK tambahan diserahkan pada Pemkab Kampar dalam melakukan pembinaan seperti apanya selaku yang punya warga. Kalau untuk berbagi di lahan transmigrasi tidak mungkin lagi karena lahannya sudah ada peruntukan bagi data awal.
sumber: mediacenter.riau.go.id
.jpeg)
