HARIANRIAU.CO - Diawal masa jabatan anggota DPRD Riau 2019-2024 sudah mulai terlihat 'kisruh' yang membuat keharmonisan hubungan antar anggota jadi terusik. Ini bermula dalam pembentukan alat kelengkapan yang dianggap tidak 'memuaskan' tiga fraksi dari delapan fraksi yang ada mengenai 'jatah' penempatan pimpinan. Tiga fraksi tersebut adalah fraksi Gerindra, fraksi PKS, dan fraksi PAN. Alhasil ketiga fraksi tersebut 'kompak' tidak hadir dalam paripurna penyampaian Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Riau masa jabatan 2019 - 2024, Kamis malam (10/10).
Sementara paripurna tetap berlangsung yang memang tidak ada alasan karena tercapai korum yaitu 40 anggota dari 65 anggota keseluruhan tanpa memasukkan nama dari tiga fraksi tersebut yang memang tidak mengirimkan nama kepimpinan. Pimpinan dan anggota AKD hanya berisikan dari lima fraksi yang hadir. Ketua DPRD Riau Indra Gunawan Eet saat dikonfirmasi mengakui kalau paripurna pembentukan AKD yang sudah dilakukan secara hukum adalah sah. Karena peserta yang hadir mencapai korum 50+1 dari total anggota DPRD Riau 65 orang.
"Kalau masalah tidak hadirnya tiga fraksi, itu masalah intern mereka. Yang jelas kita sudah mengundang dan meminta fraksi bersangkutan untuk kirim nama-nama anggotanya untuk duduk di AKD," sebutnya, Jumat (11/10).
Sementara saat disinggung mengenai tidak puasnya tentang pembagian pimpinan di AKD, politisi Golkar ini kembali mengakui kalau hal itu dirasa sebelumnya sudah mengakomodir semua pihak. Tapi entah kenapa diakhir-akhir menjelang paripurna terjadi hal seperti ini.
"Kita sudah mengakomodir, tapi kalau menyinggung kepuasan tentu tidak bisa sempurna," katanya juga.
Kemudian saat dikonfirmasi juga apakah kedepannya akan mengganggu kinerja kedewanan akibat tidak adanya tiga fraksi di AKD, mantan pejabat Bengkalis ini kembali menyebutkan pastilah terganggu. Hal ini akan diupayakan untuk 'dicairkan' dengan dilakukan rapat pimpinan dalam waktu dekat terkait pembahasan masalah ini.
"Kita berharap pada kawan-kawan di tiga fraksi ini nanti mau bergabung kembali dan memasukkan atau mengirimkan nana-nama anggotanya untuk duduk di AKD. Ini bisa saja nanti akan dilakukan paripurna kembali dalam penyusunan dan pengumuman AKD Dewan," tambahnya sembari mengakui kalau anggota dewan dalam menjalankan fungsinya harus masuk dalam AKD.
Sebagaimana yang diberitakan media ini sebelumnya, susunan pimpinan di AKD yang sudah dibentuk adalah Ketua Komisi I Ade Agus Hartanto (PKB), Wakil Amyurlis Alias Ucok (Golkar) dan Sekretaris Iwandi (PDI-P). Komisi II Ketua Robin Hutagalung (PDI-P), Wakil Ketua M Arpah (PPP) dan Sekretaris Sugianto (PKB). Kemudian Komisi III Ketua Husaini Hamidi (PPP), Wakil Karmila Sari (Golkar) dan Sekretaris Eva Yuliana (Demokrat). Komisi IV Ketua Parisman Ikhwan (Golkar), Wakil Dani M. Nursalam (PKB) dan Sekretaris Syafaruddin Poti (PDI-P). Komisi V Ketua Edi Moh. A Yatim (Demokrat) Wakil Soniwati (PDI-P) dan Sekretaris Sulastri (Golkar). Sementara itu Ketua BP2D Makmun Solikhin (PDI-P) Wakil Agung Nugroho (Demokrat). Untuk BK Ketua Sukarmis (Golkar), Wakil Abu Khoiri (PKB).
sumber: mediacenter.riau.go.id
.jpeg)
