Realisasi APBN di Riau hingga Oktober Terserap 70,77 Persen

Realisasi APBN di Riau hingga Oktober Terserap 70,77 Persen
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau, Bakhtaruddin.

HARIANRIAU.CO - Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019 di wilayah Provinsi Riau, yang terdiri dari belanja Kementerian Negara dan Lembaga (K/L) dan belanja transfer (DBH, DAU, DAK, DID, Dana Desa) sampai dengan bulan Oktober 2019 tercatat sebesar Rp25,16 triliun, atau 70,77 persen dari total pagu yang dialokasikan untuk Provinsi Riau sebesar Rp35,55 triliun.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau, Bakhtaruddin menguraikan, bahwa realisasi APBN Kementerian Negara dan Lembaga sampai dengan 24 Oktober 2019 tercatat sebesar Rp5,654 tiriliun atau 65,91 persen dari total pagu yang dialokasikan untuk Provinsi Riau sebesar Rp8,579 triliun. Prognosa realisasi anggaran sampai dengan Desember 2019 berada pada kisaran 93 persen sehingga dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan harus mengejar realisasi sebesar 27,09 persen.

"Hal ini mengindikasikan masih terdapat pencairan anggaran yang menumpuk pada akhir tahun. Diharapkan hal tersebut dapat diperbaiki bersama di tahun depan melalui upaya perencanaan yang lebih matang dan mempercepat proses pengadaan melalui lelang pra-DIPA/lelang dini," kata Bakhtaruddin disaksikan oleh Gubernur Riau, Syamsuar saat mengikuti seminar di Hotel Aryaduta Pekanbaru, Selasa (29/10/2019).

Sedangkan, lanjut Bakhtaruddin, dari alokasi Dana Transfer tahun 2019 sebesar Rp26,96 triliun telah direalisasikan sampai dengan Oktober 2019 sebesar Rp19,5 triliun atau 72,32 persen terdiri dari Transfer DBH sebesar Rp6,73 triliun, DAU sebesar Rp7,47 triliun, DAK Fisik Rp1,20 triliun, DAK Non Fisik sebesar Rp2,59 triliun, DID sebesar Rp,23 miliar, dan Dana Desa sebesar Rp1,28 triliun.

Yang mana, sampai dengan Oktober 2019 terdapat dana transfer yang tidak terserap sebesar Rp264,29 miliar, yang terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp209,68 miliar, Dana Kelurahan sebesar Rp37,94 miliar, dan DID sebesar Rp16,67 miliar.

"Adapun penyebab hal tersebut antara lain masalah perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, dan masalah administrasi lainnya. Diharapkan ke depan berbagai kendala tersebut dapat diminimalisir," ungkapnya.

Sumber: mediacenter.riau.go.id/gil

Halaman :

Berita Lainnya

Index