HARIANRIAU.CO - Pemerintah Provinsi Riau mempertegas komitmennya dalam mengevaluasi dan mengembangkan potensi core bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Langkah ini dilakukan untuk memaksimal peran unit usaha daerah tersebut agar berperan dalam mendukung penerimaan daerah.
Dalam mensuport pengembangan BUMD tersebut, Pemerintah Provinsi Riau melakukan secara bertahap. Ini dilakukan dengan menyesuaikan porsi anggaran daerah di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Darusman mengatakan, pihaknya terus melakukan evaluasi dan pengawasan untuk Badan Usaha Milik Daerah. Diakuinya, untuk tahun 2020, dua perusahaan berplat merah yang menerima tambahan modal yakni Bank Riau Kepri (BRK) dan Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida).
"Suntikan dana akan dilakukan secara bertahap, menyesuaikan dengan kemampuan anggaran kita. Jika kalau anggaran ada tak masalah langsung penuh kita berikan," imbuhnya, Jumat (1/11/2019).
Support alokasi dana tersebut dilakukan dengan pertimbangan agar Pemprov Riau tetap menjadi sebagai pemegang saham pengendali, terutama di BRK. Mengingat, saat ini ada beberapa kota/kabupaten di Bumi Lancang Kuning dan Kepulauan Riau melakukan penambahan penyertaan modal ke unit usaha pemerintah tersebut.
Seperti diberitakan sebelumnya, usulan untuk BRK sebesar Rp356 miliar dan Jamkrida Rp25 miliar. Diharapkan dengan suport tersebut dapat mengoptimalkan core bisnis BUMD yang sejauh ini telah memberikan kontribusi positif bagi daerah.
sumber: mediacenter.riau.go.id/gil
.jpeg)
