HARIANRIAU.CO - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, menggelar Rapat Kerja (Raker) pengelolaan pulau-pulau terluar dan mangrove yang ada di Provinsi Riau.
Rapat ini dipimpin oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Ahmad Syah Harrofie, dan turut dihadiri Asdep Lingkungan dan Kebencanaan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Sahat Panggabean, pegiat lingkungan Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Hadi S Alikodra, serta kepala dinas dan bupati yang berada di daerah terluar Riau, rapat ini berlangsung di Ruang Rapat Melati Kantor Gubernur Riau, Selasa (05/11).
Pj Sekdaprov Riau Ahmad Syah Harrofie, menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan yang kedelapan kalinya diadakan di Riau.
Ia menyebutkan, ini merupakan salah satu langkah Provinsi Riau dalam menangani kasus abrasi dan kerusakan lingkungan di Riau.
"Meski sudah sering kita adakan rapat, semoga ini bisa menjadi titik terang dalam menuntaskan kerusakan mangrove dan pengelolaan pulau terluar di Riau," katanya.
Diungkapkan oleh Ahmad Syah, dalam pertemuan ini membahas bagaimana rencana penanganan dan pemulihan hutan mangrove dan gambut di dua daerah perbatasan Riau yaitu daerah Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti.
"Mudah-mudahan kita lebih maju, bicara teknis dan detail serta bagaimana mengimplementasikannya pada tahun-tahun berikutnya," ungkap Mantan Kadis Kominfo ini.
Ia menambahkan, banyaknya Kepala Dinas dari OPD terkait yang hadir dalam pertemuan ini menjadi salah satu bentuk komitmen Pemprov Riau dalam menangani kasus kerusakan lingkungan terutama hutan mangrove dan gambut di Riau.
"Alhamdulillah banyak yang hadir, jadi semua bisa dibicarakan dengan sebaik mungkin untuk kemajuan Riau," tutupnya.
sumber: mediacenter.riau.go.id/gil
.jpeg)
