HARIANRIAU.CO - Legislator Riau yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi II DPRD Riau, Robin Hutagalung angkat bicara terkait wacana pemerintah pusat akan menghapus pengurusan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Menurutnya pasti ada yang 'tidak beres' penyebab pemerintah membuat kebijakan demikian.
"Kita percayakan saja pada pemerintah dalam menjalankan kebijakan. Pasti ada penyebab yang membuat dihapusnya pengurusan AMDAL ini. Mungkin selama ini AMDAL jadi 'permainan' bagi pejabat, makanya dihapus. Tapi yakinlah pasti ada pengganti atau upaya lain dalam mengatur masalah ini. Bisa jadi lebih dimantapkan dari aturan yang sudah ada selama ini," katanya, Selasa (19/11) memberikan pengertian.
Disamping itu diyakini juga, segala sesuatu yang dipandang menghambat masuknya investasi sudah barang tentu harus dipangkas.
"Jadi menurut saya kalau hal itu dipandang menghambat, jadi permainan oknum pejabat atau unit kerja tertentu, saya setuju untuk dihapuskan," tambahnya memberikan pengertian dan yakin akan ada pola lain dalam mengatur masalah lingkungan ini.
Pemerintah pusat tengah fokus dalam pembenahan investasi di daerah. Segala yang bentuknya menghambat akan dilakukan penyempurnaan, termasuk masalsh AMDAL ini. Sebagai gantinya, pemerintah akan mengeluarkan Omnibus Law yang merupakan metode atau konsep pembuatan peraturan dengan menggabungkan beberapa aturan substansi, menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum (umbrella act).
sumber: mediacenter.riau.go.id
.jpeg)
