HARIANRIAU.CO - Wakil rakyat Riau dari Fraksi Gerindra, Husni Thamrin dengan tegas meminta pada pemerintah provinsi Riau untuk fokus dalam peningkatan Pajak Asli Daerah (PAD). Tiap tahun pendapatan terus menurun yang tidak bisa lagi hanya berpangku pada Dana Bagi Hasil (DBH) Migas (Minyak dan Gas).
"Kita tidak bisa hanya bergantung dari Migas saja lagi. Pemerintah harus bisa cari bentuk pendapatan daerah dari sektor yang lain. Potensi daerah sangat besar yang bisa untuk dikembangkan jadi pendapatan. Hanya saja inovasi, kemauan, kiat-kiat, tekat, cara dan lainnya perlu dipersiapkan," sebutnya saat dikonfirmasi, Minggu (15/12).
Lebih jauh dikatakan juga oleh anggota Komisi IV DPRD Riau ini, kesemua upaya itu tidak bisa 'ditumpangkan' pada Gubernur dan Wakil Gubernur saja dalam menggalinya. Harus diikuti oleh pejabat-pejabat terutama eselon II atau Kepala Dinas yang ada di pemerintahan.
"Inikan mumpung lagi seleksi pejabat eselon II dalam penerapan SOTK baru. Untuk itu kita minta Tim Seleksi betul-betul bekerja maksimal. Jangan asal ABS aja, tapi yang bisa bekerja, terutama yang bisa mencari dan menggali pendapatan daerah. Kita tidak butuh penampilan dari pejabat itu, tapi kinerjanya," tambah Dapil Pelalawan-Siak ini.
Sementara itu saat dikonfirmasi lagi salah satu bentuk contoh bentuk potensi yang saat ini belum maksimal penggarapannya, Ketua Asprov PSSI Riau ini kembali menyebutkan, banyak yang bisa diperjuangkan. Seperti pajak dari CPO selama ini tidak ada didapat sementara Riau penghasil CPO terbesar. Belum lagi ribuan kendaraan CPO yang ada dengan plat polisi non BM.
"Artinya mereka berusaha di Riau, menggunakan jalan Riau, tapi bayar pajaknya di luar Riau. Inikan merugikan daerah dalam perbaikan jalan dan sebagainya. Jadi diminta ada ketegasan dari pemerintah Riau, bagi yang berusaha di Riau, bayar pajaknya harus ke Riau," sebutnya dengan beri sedikit contoh potensi yang tidak tergarap.
sumber: mediacenter.riau.go.id
.jpeg)
