HARIANRIAU.CO, PEKANBARU - Pasca beredarnya foto diduga sejumlah pejabat di Kepolisian Riau sedang "kongkow" (kumpul-kumpul-red) dengan para bos perusahaan PT. Andika Permata Sawit Lestari (APSL) yang diduga bermasalah karena melakukan pembakaran lahan di Riau, Kepolisian Daerah (Polda) Riau langsung menggelar jumpa pers, Jumat (2/9/2016).
Konferensi pers tersebut dihadiri Dir Kriumum Polda Riau, Kombes Pol Surawan, Dir Propam, AKBP Pitoyo Agung Wiyono, dan Kabid Humas Polda Riau, AKBP Guntur Aryo Tejo serta Kapolresta Pekanbaru, Kombes Pol Tonny Hermawan.
Kabid Humas Polda Riau, AKBP Guntur Aryo Tejo kepada awak media mengatakan pertemuan pejabat kepolisian dengan PT APSL tersebut bukanlah membahas permasalahan SP3 yang dikeluarkan oleh Polda Riau beberapa waktu lalu.
"Pertemuan itu hanya kebetulan saja. Itu di hotel Grand Central. Gak ada membahas masalah SP3," ujarnya seperti dilansir halloriau.
Ia menyampaikan dalam pertemuan tersebut, pihaknya hanya membahas masalah kejadian berdarah di kepulauan Meranti.
Sampai berita diturunkan, pertemuan antara Polda Riau dan wartawan masih berlangsung.
Diberitakan sebelumnya saat ini Riau digegerkan dengan beredarnya foto diduga sejumlah pejabat di Kepolisian Riau sedang "kongkow" (kumpul-kumpul-red) dengan para bos perusahaan PT. Andika Permata Sawit Lestari (APSL) yang diduga bermasalah karena melakukan pembakaran lahan di Riau. Foto tersebut saat ini terus sedang menjadi perbincangan publik.
Dalam foto yang beredar, diduga pejabat Kepolisian Riau tersebut adalah Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Toni Hermawan, Direktur Reserse Kriminal Khusus Kombes Pol Rifai Sinambela, Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Surawan, dan beberapa Polisi di jajaran Polda Riau lainnya.
Foto yang beredar ini menjadi sorotan Badan Eksekutif Mahasiswa dan Bahana Mahasiswa Universitas Riau bersama Wahana Lingkungan Hidup, Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau, Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran, Lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru, Riau Riset Center, dan Pakar Lingkungan Hidup Dr. Elvriadi.
Presiden Mahasiswa BEM UR Abdul Khair dalam pernyataan sikapnya menyampaikan bahwa foto tersebut memunculkan dugaan bahwa ada permainan antara aparat penegak hukum dengan pihak perusahaan. Temasuk dibalik penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan/Penyelidikan (SP3) terhadap 15 Perusahaan yang diduga melakukan pembakaran hutan dan lahan di Riau tahun 2015 lalu.
"Pihak Kepolisian Daerah (Polda) Riau seharusnya fokus mendalami kasus pembakaran hutan dan lahan di Riau yang telah meresahkan masyarakat Riau selama 19 tahun ini. Dalam menjalani tugas dan fungsinya Polda Riau seharusnya menjunjung tinggi etika dalam Institusi Kepolisian, bukan melakukan tindakan yang mempermalukan mereka sendiri," ujarnya.
Ia mengatakan foto ini jelas telah melukai 6 juta Rakyat Riau korban asap, khususnya 300 Kepala keluarga di Kabupaten Rohul dan Rohil yang harus mengungsi karena asap dari kebakaran yang terjadi di lahan PT APSL.
"Kami merasa bahwa kongow - kongow yang dilakukan polda Riau ini bersama Pengusaha PT. APSL untuk mengamankan posisi perusahaan terkait Permasalahan Kebakaran Hutan dan Lahan Riau," tegasnya.
Untuk itu BEM UR menyampaikan tiga tuntutan yaitu :
1. Menuntut Presiden Jokowi segera bentuk tim Independen untuk menyelidiki penerbitan SP 3 15 Perusahaan Pembakar Hutan dan Lahan di Riau yang kami nilai sangat tidak layak.
2. Menuntut Kapolri Copot Aparat Polda yang terlihat di foto yang sedang kongkow ? kongkow bersama Bos PT. APSL
3. Menuntut Kapolri copot Kapolda Riau selaku orang yang bertanggung jawan dalam hal ini kami nilai sangat tidak tidak optimal dalam menjalankan tugasnya.
"Jika tuntutan dari BEM Universitas Riau dan publik melawan karhutla tidak dipenuhi dalam waktu 3 hari maka kami akan melaksanakan Aksi Massa untuk menuntut hal sebagaimana dimaksud," pungkasnya.
.jpeg)
