HARIANRIAU.CO - Penggunaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) harus tepat sasaran. Ini dinilai penting agar tidak terjadi kendala teknis seperti kelangkaan bahan bakar yang selama ini menjadi kekhawatiran masyarakat.
Salah satu aspek yang perlu memberikan contoh positif adalah aparatur sipil negara yang menggunakan kendaraan dinas. Dimana untuk penggunaannya dilarang menggunakan bahan bakar jenis subsidi.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau, Indra Agus menilai, hal itu memang menjadi perhatian ekstra. Bahkan beberapa waktu lalu Pemerintah provinsi Riau telah mengeluarkan surat edaran pelarangan kendaraan dinas menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Untuk larangan tersebut terpaku pada jenis BBM bersubsidi yang dimaksud yakni premium dan bio solar.
“Dengan langkah yang telah disosialisasikan beberapa waktu lalu tersebut diharapkan pendistribusi BBM bersubsidi dapat tepat sasaran,” paparnya di Kantor Gubernur Riau, Rabu (22/1/2020).
Dalam implementasinya, pihaknya bersinergi dengan aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan secada berkelanjutan. Bahkan pihak penegak hukum juga akan membuat satgas khusus untuk mengawasi kebijakan tersebut.
Tidak hanya kendaraan berplat merah, kendaraan dengan spesifikasi khusus seperti kendaraan industri, pengangkutan hasil perkebunan, pertambangan, dan kehutanan, diantaranya diimbau agar tidak menggunakan bahan bakar jenis biosolar/solar bersubsidi. Diharapkan dengan langkah tersebut dapat mengeliminir kelangkaan BBM di lapangan.
sumber: mediacenter.riau.go.id
.jpeg)
