HARIANRIAU.CO - Komisi III DPRD Riau sejak jauh hari sudah melakukan pengawasan terhadap pencapaian target retribusi dari alat berat di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Mengingat pencapaian untuk tahun 2019 jauh dari target yang sudah ditetapkan.
"Kita sudah undang Plt Kepala Dinas PUPR dalam bentuk pengawasan yang kita lakukan. Ini terutama dalam meningkatkan pendapatan. Terutama di Retribusi Alat Berat yang diterima. Pasalnya target pencapaian jauh dari harapan. Untuk tahun 2019 ditargetkan Rp 2,4 M, tapi hanya terealisasi sebesar Rp 264 juta, inikan jauh," sebut Ketua Komisi III DPRD Riau, Husaimi Hamidi, Selasa (28/01/2020).
Jadi menurut politisi PPP ini lagi, pihaknya ingin tahu kenapa bisa terjadi atau apa permasalahannya tidak tercapai target. Kemudian Komisi III juga inginkan bagaimana target yang sudah ditetapkan di tahun 2020 bersama Banggar sebelumnya tercapai 100% atau malah berharap melebihi target. Kemudian bagai nana untuk target tahun 2021 jadi lebih ditingkatkan.
"Kalau selama ini kita lihat, misalnya target Rp 100 juta, ternyata tercapai Rp 200 juta. Tapi untuk target tahun berikutnya masih tetap, seharusnyakan target tahun depannya harus dinaikkan lagi sebesar 10 persen," katanya lagi sembari memberikan contoh kasus.
Untuk itu menurut Dapil Kabupaten Rokan Hilir ini lagi, kedepannya diminta pada Dinas PUPR dalam menarik Retribusi Alat Betat ini harus ada SOP. Terutama mengenai ketentuan cara sewanya, pengawasannya. Sehingga tidak ada lagi alat berat tertentu yang disewakan sementara alat berat yang tidak.
"Jadi kita ingin ke depan pendapatan di alat berat ini kita kejar," tambahnya.
sumber: mediacenter.riau.go.id
.jpeg)
