HARIANRIAU.CO - Minggu lalu tercatat ada 10 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang dapat rapor merah. Dimana serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) nya tidak mencapai angka 33% untuk realisasi keuangan.
Sepuluh SKPD tersebut adalah Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Perkebunan, Sekretariat Dewan, Rumah Sakit Petala Bumi, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Ditanya soal rapor merah dari 10 SKPD ini, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman sebut bahwa mereka sudah dipanggil. "Mereka janji akan percepat serapan di SKPDnya masing-masing," ungkap Gubernur pada Selasa (6/9/2016) seperti dikutip Halloriau.
Bila lambatnya serapan APBD ini karena terganjal aturan, menurut Gubernur akan dibahas di APBD Perubahan nanti. Apakah kegiatan yang sudah dianggarkan ini bisa dilaksanakan atau diganti dengan kegiatan yang lebih bermanfaat.
Sebelumnya Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Ahmad Hijazi menyebut adanya beberapa kendala yang ditemui sehingga realisasi di 10 SKPD ini berjalan lambat. Seperti Dinas Cipta Karya yang terkendala masalah regulasi.
"Untuk BPBD terkendala di lelang yang Rp 10 miliar. Sekarang masih proses, jika telah selesai nanti realisasinya akan besar," kata Hijazi.
.jpeg)
