Pastikan Tepat Sasaran, 145 Ribu Peserta PBI di BPJS Tembilahan Didata Ulang

Pastikan Tepat Sasaran, 145 Ribu Peserta PBI di BPJS Tembilahan Didata Ulang
Ketua Komisi IV DPRD Inhil, Samino.

HARIANRIAU.CO - Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) meminta Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melalui Dinas Sosial segera melakukan pendataan ulang (verifikasi faktual) terhadap 145 ribu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang sudah terdaftar di BPJS Kesehatan Tembilahan.

Hal ini dilakukan untuk memastikan kembali peserta penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan sudah tepat sasaran dan penerimaannya benar-benar warga kategori miskin. Anggaran untuk melakukan verifikasi faktual pun akan disiapkan sebesar Rp2 Miliar melalui Dana APBD tahun 2020 ini.

"Ada 145 ribu peserta PBI masyarakat Inhil yang harus diverifikasi kembali. Kita masih meragukan kebenaran datanya, apakah yang sudah menerima itu benar-benar kategori masyarakat miskin," ungkap Samino, Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil Samino, kepada indovizka.com, Senin (3/2/2020) kemaren.

"Sudah kita anggarkan sekitar Rp2 Miliar untuk mendata kembali peserta PBI yang terdaftar di BPJS Kesehatan. Tapi tahun ini khusus peserta PBI dari dana APBD yaitu sekitar 145 ribu masyarakat Inhil yang diverifikasi faktual," 

Dalam pelaksanaannya nanti, kata Samino, verifikasi faktualnya akan menggunakan sistem swakelola, tidak hanya pihak Dinas Sosial, tetapi juga melibatkan seluruh pihak terkait terutama di tingkat pemerintah desa/kelurahan.

Hingga tahun ini, jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) sangat fantastis yakni lebih dari separuh total kependudukan.

Berdasarkan data yang dihimpun wartawan, ada sekitar 326 ribu masyarakat tidak mampu di Kabupaten Inhil terdaftar sebagai peserta yang iurannya ditanggung oleh Pemerintah.

Dari 326 ribu tersebut 181 ribu peserta menggunakan dana APBN (dana pusat) dan sisanya 145 ribu peserta dari anggaran sharing budgeting APBD Inhil dan Provinsi Riau.

"Untuk itu, verifikasi faktual dilakukan untuk memastikan kebenaran data penerima bantuan. Jangan sampai tidak tepat sasaran," harap Samino, Ketua DPC PDIP Inhil ini.


Sumber: indovizka.com

Halaman :

Berita Lainnya

Index