HARIANRIAU.CO - Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru bersama Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha menggelar kegiatan Asistensi Regulasi kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dalam rangka Kabupaten/Kota yang menerapkan Peraturan Keamanan Pangan untuk IRTP di Hotel Grand Jatra, Rabu (26/2/2020).
Turut hadir, Gubernur Riau yang diwakili oleh Pelaksanaan Tugas (Plt) Asisten III Setdaprov Riau Syahrial Abdi, Plt Kepala BBPOM Pekanbaru Syarnida, dan Kasi Asistensi Regulasi Pemda Sarmauli Hopeda Purba.
Ketua pelaksana kegiatan, Ernidawani mengatakan bahwa kegiatan Asistensi Regulasi kepada Pemerintah Daerah bertujuan melakukan advokasi dan sosialisasi tentang penerapan persyaratan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) ke Pemda Kabupaten/Kota se Provinsi Riau.
"Kegiatan ini juga berguna untuk mengumpulkan informasi kendala implementasi peraturan Badan POM terkait penerbitan SPP-IRT sebagai dasar review pedoman yang ditetapkan, dan melakukan sosialisasi aplikasi laporan SPP-IRT," katanya.
Ernidawani mengungkapkan, kegiatan ini dihadiri sebanyak 27 peserta yag terdiri dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se Provinsi Riau, Dinas Pelayanan Satu Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten/Kota se Provinsi Riau, Loka POM Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dan Loka POM Kota Dumai.
"Adapun narasumber kegiatan ini berasal dari Badan POM RI dan Balai Besar POM di Pekanbaru," ungkapnya.
Plt Kepala BBPOM di Pekanbaru, Syarnida mengatakan, dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pembinaan industri rumah tangga pangan serta tata hubungan kerja dengan Pemda, Badan POM telah memberikan peraturan terkait pedoman pencipta SPP-IRT.
"Badan POM RI telah membuatkan beberapa peraturan tentang pedoman pengeluaran SPP-IRT, tata cara pemeriksaan sarana industri rumah tangga, dan cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga," tutupnya.
sumber: MCRiau
.jpeg)
