Dia juga meninta agar PT DSI tidak semena-mena dengan tindakan menakut nakuti masyarakat. "Itu namanya menakut nakuti kita, apa masalah sikit lapor Polda. memangnya daerah kita tidak ada penegak Hukum," ungkap Heny.
Aziz, salah seorang perwakilan dari Petani Kecamatan Mempura saat dimintai keterangan kedatangannya ke PT DSI untuk mengklarifikasi surat pangilan yang Polda Riau.
"Masalahnya kami ingin mempertanyakan juga apakah tidak ada pemerintah dikabupaten siak ini, yang mahu dilaporkan kenapa harus ke Polda. Sementara masyarakat kami disini bukan masyarakat yang mampu pak, masyarakat kami disini hanya masyarakat saja yang tidak tahu apa-apa kami bukan ilgal kami bukan melanggar Hukum," katanya.
"Seharusnya pihak PT DSI itu,menduduki permasalahnya di Desa, disitu ada Babinkamtibmasnya dan Kades," kata Aziz.
"Kita minta nanti jangan melarang larang warga kita untuk memanen hak mereka dan jangan dilapor-laporkan lagi ke Polda. Warga kita susah bukan orang senang, butuh biaya juga pergi ke Pekanbaru. Jika ada masalah silahkan PT DSI selesaikan dengan Pemerintah Desa, kami punya Pemerintah Desa. Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten Siak, juga ada nenegak hukum," pinta Aziz.
Menejer Kebun PT DSI, Imran akan menyampaikan aspirasi masyarakat tersebut ke kantor Pekanbaru.
"Nanti kita sampaikan Kekantor Pekanbaru itu dari Pekanbaru sesuai dengan permohonan mereka ini ya. Kita tanyakan kepekanbaru," ujar Imran Menejer Kebun di PT DSI ini dengan singkat.
Adiriansyah
.jpeg)
