HARIANRIAU.CO - Desakan agar Presiden Joko Widodo mencopot dan mengganti Erick Thohir sebagai Menteri BUMN kembali mengemuka.
Kali ini, desakan disuarakan sukarelawan pendukung Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019 lalu yang tergabung dalam Relawan Bersatu Jaga Jokowi (RBJJ).
RBJJ menilai, BUMN tidak mampu menjadi penopang utama yang memutar roda perekonomian bangsa berjalan dengan baik.
Padahal, BUMN memiliki aset hingga Rp8 ribu triliun.
Seharusnya berada di garda terdepan membantu upaya presiden yang bersusah payah menjaga stabilitas ekonomi demi 267 juta rakyat Indonesia.
Demikian disampaikan Koordinator RBJJ, Aidil Fitri dalam konferensi pers di Cikini, Jakarta, Selasa (11/8/2020).
“Namun, pertumbuhan ekonomi tetap anjlok hingga minus 5,32 persen. Kami kira ini bukti BUMN tidak mampu menjadi benteng ekonomi yang kuat,” ujarnya dilansir JPNN.
RBJJ juga menilai Kementerian BUMN malah mejadi kementerian paling gaduh dalam dua bulan terakhir.
“Viralnya pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir terkait keengganannya menjadi relawan uji coba vaksin, hanya satu dari sederet blunder dan gaduh yang terjadi dua bulan terakhir ini,” ucapnya.
Aidil kemudian memerinci sejumlah kebijakan yang menimbulkan kegaduhan dari kementerian BUMN beberapa waktu belakangan.
Antara lain, pertentangan soal data jumlah utang BUMN, penempatan TNI/Polri aktif sebagai komisaris di sejumlah perusahaan pelat merah, rangkap jabatan direksi dan komisaris BUMN.
Kemudian logo baru BUMN di tengah pandemi COVID-19 dan video deklarasi capres 2024.
JUga pembobolan kartu telepn genggam Denny Siregar sampai polemik seputar transparansi rekrutmen 6000-7.200 orang direksi dan komisaris BUMN.
Semestinya, kegaduhan itu sama sekali tak perlu terjadi.
Jika, Menteri BUMN mampu mengambil keputusan dan pernyataan yang tidak menyinggung dan melanggar norma hukum, serta rasa keadilan publik.
“Pada akhirnya gaduh itu juga tidak mampu memberikan jalan keluar atas PHK massal yang terjadi sejak Februari hingga Juli 2020 di 10 BUMN dan menimpa 3.425 karyawan BUMN,” katanya.
Aidil menegaskan, kegaduhan yang terjadi justru menambah beban pemerintah.
Manakala BUMN yang diharapkan jadi penopang, justru menjadi contoh bagi perusahaan swasta lain untuk melakukan PHK di tengah pandemi.
“Kami kira Erick Thohir adalah contoh menteri yang gagal menjalankan amanah, visi dan misi Presiden Jokowi,” tegasnya.
Ia lantas menyinggung pidato Presiden Jokowi yang marah dan kemudian viral di media sosial.
“Padahal, presiden dalam pidato kemarahannya beberapa waktu lalu menekankan pentingnya sense of crisis dan kecepatan respons dari para menteri dalam menghadapi situasi ini,” sesalnya.
sumber: pojoksatu.id
.jpeg)
