HARIANRIAU.CO, PEKANBARU - Legislator Komisi B DPRD Riau yang membawahi bidang ekonomi termasuk di dalamnya perikanan menilai bantuan sektor tersebut di provinsi setempat selama ini banyak yang tidak tepat sasaran atau yang menerima banyak bukan nelayan.
"Saya sedih, di daerah pemilihan saya Rokan Hilir ada puluhan ribu nelayan. Saya katakan bahwa bantuan jaring tahun lalu 50 persen yang mendapatkannya bukanlah nelayan," kata Legislator Komisi B DPRD Riau, Firdaus di Pekanbaru, Kamis.
Dia mengatakan hal yang menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran adalah data yang tidak valid. Lebih lanjut dia berkata tidak percaya dengan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hilir.
Lebih dari itu ada juga laporan masyarakat tentang bantuan dua unit kapal tangkap yang sekarang dialihfungsikan. Bukan untuk menangkap ikan, tapi sebagai angkutan bahan lain dan ini harus segera ditindak. Menurutnya ini akan menjadi masalah sosial sehingga kesejahteraan nelayan tidak akan meningkat.
Selain itu juga ada bantuan program satu juta kartu nelayan. Dia juga mempertanyakan apakah sudah dibagikan dan jika belum diminta dicek dulu itu nelayan atau tidak.
Oleh karena itu, dia meminta DKP Provinsi Riau saja yang turun tangan untuk melakukan pendataan. Dia mengaku belum pernah mendengar ada program pendataan alat tangkap. "Kalau perlu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2016 ini dianggarkan," lanjutnya.
Dengan melakukan pendataan, kata dia, DKP Riau juga bisa memastikan kapal mana saja yang melakukan penangkapan di Perairan Riau. Seperti halnya di Perairan sekitar Pulau Jemur disinyalirnya banyak kapal dari Sumatera Utara yang bertambat dan menampung ikan.
"Itu mendapat keuntungannya Tanjung Balai Asahan, Sumut karena dibawa ke situ. Kenapa tidak ditertibkan, itu perairan kita. Ibaratnya makanan yang sudah ada di bibir kita yang diambil orang," sesalnya.
Oleh sebab itu, penting juga untuk DKP Riau memiliki kapal pengawas. Dianggarkan Rp100-200 Miliar kata dia tidaklah masalah dibanding dengan kerugian yang dialami bisa ratusan miliar karena tidak adanya pendapatan dari perikanan.
Sekretaris DKP Riau, Nafilson mengatakan data nelayan sudah ada tapi Kartu nelayan memang belum dibagikan. Selain itu pihaknya juga memberikan bantuan berupa sertifikat bagi nelayan agar bisa menggunakannya untuk pinjaman.
.jpeg)
