HARIANRIAU.CO - Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) kembali melaksanakan Rembuk Stunting Aksi ketiga yang digelar Aula Kantor Bappeda, Kamis (18/3/2021).
Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Inhil, Drs. HM Wardan, MP dan dihadiri Ketua TP-PKK Inhil Hj. Zulaikhah Wardan, S.Sos., M.E., Sekda Inhil Drs. Hi. Afrizal, M.P., Asisten Administrasi Umum, para Staf Ahli, Kepala OPD di Lingkungan Pemkab Inhil, serta Camat se-Kabupaten Inhil.
Sebagaimana diketahui pada tahun 2021 ini, 10 Kabupaten/ Kota di Riau ditetapkan sebagai Lokus penanganan stunting, yaitu Rokan Hulu, Kampar, Rekam Hilir, Kepulauan Meranti, Pelalawan, Pekanbaru, Bengkalis, Inhu, Inhil, dan Siak.
Data angka stunting di Inhil saat dilakukan penimbangan pertama kali pada tahun 2019 tercatat sebanyak 2.021 balita stunting dari 11.017 jumlah balita yang ditimbang. Selanjutnya bulan Februari 2020, tercatat 2.274 balita stunting dari 34.526 jumlah balita yang ditimbang, dan pada bulan Agustus 2020, tercatat 1.353 balita stunting dari 33.824 balita yang ditimbang.
Dalam sambutannya, Bupati Inhil HM Wardan menargetkan prevalensi stunting Kabupaten Inhil dibawah 18% di tahun 2024 mendatang. Persentase ini berada dibawah target prevalensi yang tertuang pada RPJMD Provinsi Riau tahun 2024.
Tahun 2018 prevalensi stunting Provinsi Riau 27,45%, dengan target 18% maka secara rata-rata penurunan stunting per tahun di Riau ditargetkan sebesar 2%.
“Kalau Provinsi 18% kita buat di bawah 18%. Karena keberhasilan Provinsi tergantung pada kabupatennya. Nanti pada revisi RPJMD kita masukkan stunting ini,” Ujar Wardan.
Untuk itu Bupati meminta kepada para Camat yang daerahnya menjadi lokus stunting dapat mengkoordinir penanggulangan stunting.
Dalam kesempatan ini, Ketua TP-PKK Kabupaten Inhil Hj Zulaikhah mengungkapkan bahwa stunting juga merupakan program prioritas TP-PKK Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota.
“Berpijak pada kegiatan di tahun 2020 ada namanya Gerakan Satu Hati. Seluruh Balita harus kita timbang. Baru kita tahu jumlah angka stunting, kemudian baru kita lakukan program. Ada pencegahan ada penanggulangan,” disbut Zulaikhah.
Pencegahan, imbuhnya, sudah dilakukan dengan kerjasama antara Muslimat NU, Kemenag, dan Dinas Kesehatan dengan memberi penyuluhan terhadap calon pengantin.
“Mungkin ini bisa jadi data pendukung dalam penilaian. Untuk pelaksanaan di daerah, Pak Camat bisa mengajak dan mengaktifkan seluruh Ketua TP-PKK melalui kelompok dasawisma yang diberikan sosialisasi pemanfaatan lahan perkarangan dalam rangka pemenuhan gizi,” tutup Ibunda Kabupaten Inhil ini.
.jpeg)
