HARIANRIAU.CO, PEKANBARU - Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengakui jumlah pengawas yang tersedia di Provinsi Riau tidak akan sanggup melakukan kerjanya untuk mengawasi sebanyak 3.000 lebih perusahaan yang beroperasi di Riau.
Masalah ini dikhawatirkan Andi Rachman, adanya susupan tenaga kerja asing sehingga tidak masuk dalam data pemerintah. Atas dasar itu dia meminta dinas terkait agar tidak melakukan kerja sebatas rutinitas saja.
"Makanya harus berani keluar dari zona nyaman," katanya, Jumat (07/10/2016).
Masalah kecolongan tenaga kerja asing, misalnya. Laporan itu akhirnya sampai ke teliga Andi Rachman. Dugaan masuknya tenaga kerja asing asal Tiongkok menjadi buruh di Riau juga harus ditertibkan.
Hal ini terjadi, tidak lain disebabkan karena sedikitnya jumlah pengawas untuk Provinsi Riau. Dia menambahkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) harus berpikir keras untuk membangun inovasi strategis dalam rangka memperbaiki sumber daya manusia, khususnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau sendiri.
Masalah seperti ini, menurut Andi Rachman adalah bentuk kelalaian dan kurangnya sumber daya manusia yang mengurus masalah itu. Sejak awal dia sudah menegaskan, jika memang pejabat tersebut butuh mendalaman skill, Pemerintah Provinsi Riau memberikan ruang untuk dilakukannya pendidikan lanjutan.
.jpeg)
