Pemerintah Perlu Fokus Perluas Akses Pasar Digital Guna Perbaiki Kesenjangan Digitalisasi

Pemerintah Perlu Fokus Perluas Akses Pasar Digital Guna Perbaiki Kesenjangan Digitalisasi
Gubernur Riau H Syamsuar

HARIANRIAU.CO - Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar menyampaikan bahwa pemerintah dinilai perlu fokus untuk memperluas akses pasar digital guna memperbaiki kesenjangan digitalisasi antar wilayah serta bermanfaat bagi pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) khususnya usaha mikro di berbagai daerah.

"Terlebih lagi penggunaan internet di Indonesia sudah cukup signifikan, hal ini dinilai cukup layak untuk bisa ke sistem digital," katanya dalam acara launching penerapan belanja langsung pemerintah Provinsi Riau di Gedung Daerah Balai Serindit, Selasa (8/6/21).

Syamsuar menyebutkan, upaya pemerintah dalam mendorong belanja pengadaan pemerintah ke segmen usaha mikro dan kecil adalah penyediaan wadah yang dapat menjembatani antara pemerintah dengan pihak pemilik usaha UMKM. Dimana, digitalisasi UMKM dinilai dapat terakselerasi dengan peran platform dagang elektronik sebagai katalisatornya.

Ia menjelaskan, Provinsi Riau dalam hal ini berupaya menghadirkan solusi terhadap UMK dalam pelibatan belanja pengadaan pemerintah dengan melakukan kolaborasi dengan e-marketplace untuk menyediakan pembelanja digital.

"Mekanisme pengadaan oleh UMKM melalui toko daring yang seperti itu, kegiatan belanja pemerintah yang senilai 50 juta kebawah bisa lebih terawasi sebab terdata dalam sistem elektronik," sebutnya.

Syamsuar menambahkan, hingga saat ini Pemerintah Provinsi Riau melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) sudah melakukan bimbingan teknis kepada pengguna di OPD yaitu pejabat pengadaan, pejabat pembuat komitmen, dan bendahara pengeluaran.

Kemudian sebutnya, bimbingan teknis juga dilakukan terhadap para pelaku usaha yang nantinya akan melakukan transaksi belanja melalui toko daring atau e-marketplace mbizmarket.co.id.

"Bimbingan teknis terkait penggunaan belanja langsung melalui tokoh daring ini senantiasa akan selalu dilakukan ke seluruh OPD untuk memperlancar dan mempermudah transaksi belanja pengadaan barang dan jasa dengan nilai hingga 50 juta," tuturnya.

Gubri menyebutkan, saat ini Provinsi Riau melalui Biro PBJ telah melakukan Bimtek kepada 14 OPD yaitu dengan personil yang dilatih sebanyak 43 orang, sedangkan untuk pelaku usaha sudah ada 40 pelaku usaha dengan 189 katalog produk yang sudah di onboarding atau tayang pada katalog produk mbizmarket.co.id.

"Bagi yang sudah mengikuti Bimtek ini sudah siap untuk bertransaksi," ucapnya.

Syamsuar juga meminta kepada seluruh OPD melakukan transaksi belanja langsung melalui toko daring, dimana dari data Rencana Umum Pengadaan (RUP) Pemerintah Riau memiliki potensi belanja langsung yang dapat diserap pelaku usaha sekitar Rp715 miliar.

"Bagi yang belum mendapatkan bimtek untuk dapat berkoordinasi dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Riau," tutupnya. (mcr)

Halaman :

Berita Lainnya

Index