HARIANRIAU.CO - Kodim 0314/lnhil gelar rapat evaluasi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Kepada Masyarakat berbasis mikro (PPKM mikro) dalam penanganan Covid diwilayah Kabupaten Inhil.
Kegiatan rapat ini dipimpin langsung oleh Dandim 0314/lnhil Letkol lnf lmir Faishal dan diikuti seluruh Perwira staf Kodim 0314/lnhil serta seluruh Danramil dan PJS Danramil sejajarkan Kodim 0314/lnhil di ruang data Makodim 0314/lnhil, jalan Ahmad Yani, Parit 9, Tembilahan Hulu. Senin, (21/06/2021).
Pada kesempatan rapat ini Pasi Ops Kodim 0314/lnhil, Kapten lnf Tarmizi memberikan paparan kepada para Danramil dengan menyampaikan grafik rekapitulasi Covid 19 di wilayah Inhil, perkembangan pandemi Covid 19 dari mulai tingkat dunia dan Nasional. Perkembangan pandemi Covid 19 Inhil, alur proses implementasi PPKM Mikro dan pembentukan Posko, Kriteria Zonasi dalam PPKM Mikro dan tentang Pembentukan posko PPKM Mikro di tingkat Desa, Kelurahan, RW sampai tingkat RT.
Sementara itu Dandim 0314/lnhil Letkol lnf lmir Faishal dalam rapat evaluasi ini memberikan beberapa penjelasan tentang hal yang perlu di pahami tentang Pos PPKM Mikro.
"Bahwa sekarang sudah sampai ke tahap 13, karena PPKM Mikro ini akan diperpanjang setiap 2 minggu sekali dilingkup Mendagri. Sedangkan di lingkup internal Kodam l/BB sudah sampai ke tahap 10. Karena pada saat itu intruksi Mendagri PPKM Mikro pertama samapai ke 3, Provinsi di Kodam l ini belum masuk, karena zonanya masih dalam zona yang masih dapat dikendalikan. Mulai dari tahap ke 4 baru kita mulai masuk," jelas Dandim.
Meskipun instruksi Mendagri, yang artinya ditukjukan kepada seluruh kepala daerah, namun posisi TNl Polri, Babinsa dan Bhabinkamtibmas, Danramil dan Kapolsek atau Dandim dan Kapolres adalah sebagai pendamping dan garis koordinasi.
"Namun presiden menaruh harapan besar kepada TNl/POLRI, sehingga apa apa sekarang yang ditekan TNl polri, tumpuan dan harapan Pemerintah pusat tertumpu kepada TNl dan POLRl termasuk pelaksanaan Vaksin dan Karhutla. Karena kita adalah bentuk pasukan yang selalu siap digerakan kapan saja," papar Dandim Letkol Inf Imir Faishal.
Dandim juga menjelaskan tentang sejarah terbentuknya PPKM Mikro.Terlepas dari segala history dan sejarah tersebut, yang paling penting dilakukan adalah implementasi dilapangan terutama adalah Posko PPKM Mikro, dan ini wajib didirikan disetiap desa dan Kelurahan.
"Meskipun di desa atau di kelurahan itu bersih tidak ada kasus terpapar, namun kita kembalikan kepada fungsi Pos PPKM yang tadi juga sudah dipaparkan oleh Pasi Ops yaitu fungsi pencegahan, penanganan, pembinaan dan pendukung. Sehingga ketika di suatu Desa atau Kelurahan itu tidak ada kasus konfirmasi positif, Pos PPKMnya melakukan kegiatan pencegahan, sosialisasi dan penerapan 3M, pembatasan mobilitas termasuk penanganan khusus dibagian Vaksinasi, ekonomi dan sosial hanya yang tidak dilakukan hanya 3T. Karena 3T dilaksanakan hanya ketika ada kasus positif. Kecuali tingkatan RT," ujarnya.
Ia juga menyebutkan, sudah ada instruksi bahwa 8 persen dari dana Desa itu dialokasikan untuk penanganan Covid 19. Silahkan Kepala Desa yang mengatur, tentunya akan berkoordinasi dengan dinas PMD dan inspektorat.
"Diharapkan Posko PPKM itu tidak hanya banernya saja dipasang di depan, tapi harus betul betul dilaksanakan dengan sempurna. Yang jadi penekanan yaitu apdate Covid 19, data pasien,data isoman, rekapitulasi Vaksin. Ini adalah data yang setiap saat bisa berubah. Disitulah akan terlihat apakah posko ini berjalan atau tidak atau berfungsi atau tidak," terangnya.
Lanjutnya, kemudian agar terlihat sinegritas yang baik, diharapkan documentasi photo yang dipampang harus lengkap, ada TNl, Polri dan Pemerintah Daerahnya.
"Mudah mudahan dengan adanya penjelasan dan evaluasi ini, pelaksanaan posko PPKM ini bisa lebih bagus lagi dari apa yang telah dilakukan sebelumnya agar fungsi posko PPKM dapat berjalan sesuai yang diharapkan oleh Pemerintah," tukas Dandim Letkol Inf Imir Faishal. rls
.jpeg)
