HARIANRIAU.CO - Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar menghadiri sosialisasi membangun pemahaman dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di instansi Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Riau, berlangsung di Gedung Daerah Balai Serindit, Kamis (24/06/21).
Dalam sambutannya, ia mengatakan pejabat pimpinan tinggi adalah nahkoda yang menentukan efektifitas dan efisiensi berjalannya suatu organisasi perangkat daerah (OPD) yang kemudian juga akan besar pengaruhnya terhadap pencapaian visi misi kepala daerah.
Gubri menuturkan dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) ditegaskan bahwa jabatan pimpinan tinggi berfungsi memimpin dan memotivasi setiap pegawai ASN pada instansi pemerintah.
Selanjutnya, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif di lingkungan instansi pemerintah.
"Berdasarkan peraturan Menpan RB tersebut telah mengamanatkan pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif di lingkungan instansi pemerintah dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan," jelasnya.
Syamsuar mengatakan satu prinsip dasar manajemen kepegawaian yang harus di pegang teguh yaitu setiap pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi harus menerapkan sistem merit.
"Dan sebagai bentuk kesungguhan pemerintah Provinsi Riau dalam mendukung pelaksanaan sistem pada Tahun 2020 telah memperoleh predikat baik dalam penerapan sistem merit dalam manajemen ASN dari Komisi ASN," tuturnya.
Untuk itu, pihaknya mengaku siap mendukung dan memfasilitasi seluruh Kabupaten dan Kota se Provinsi Riau untuk meraih penghargaan birokrasi yang baik dan bagi yang telah memperoleh penghargaan untuk dapat terus ditingkatkan.(mcr)
.jpeg)
