HARIANRIAU.CO, INDRAGIRI HILIR - Terkait pasca rasionalisasi yang telah dilakukan oleh Dinas Perkebunan (Disbun) Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menilai langkah yang diambil oleh Disbun merasionalisasi kegiatan harus dipertanyakan dan dinilai menyalah.
Alasan tersebut cukup beralasan, pasalnya pihak Disbun sebelum melakukan rasionalisasi seharusnya melihat dimana titik-titik potensi yang bermasalah jangan terkesan main rasionalisasi aja, lihat dulu mana yang memang prioritas.
"Hari ini Disbun mengakui bahwasanya daerah kritis berada di wilayah utara, tapi buktinya kok kegiatan lelang untuk diperkebunan tidak ada satupun yang mengarah kewilayah utara. Artinya bisa kita simpulkan Disbun tidak konsisten terhadap persoalan khusunya di utara mereka tidak mempunyai dasar atas pemotongan kegiatan-kegiatan yang ada diwilayah utara," Ungkap Edi Gunawan yang merupakan legislator asal utara ini saat RDP bersama mitra kerja. Rabu (12/10/2016).
Lebih lanjut Edi Gunawan yang akrab disapa Asun menilai hari ini Kebijakan dinas perkebunan dalam merasionalisasi kegiatan tidak melihat mana yang menjadi skala prioritas yang mana mesti dipotong, tapi justru yang dipotong itu merupakan skala prioritas dihabisi.
"Sekarang itu wilayah utara justru dihabisi padahal kan mereka mengakui bahwasannya wilayah utara harus segera dapat pertolongan apalagi melihat kondisi Intrusi air laut yang semakin parah dan akan diprioritaskan Disbun, tapi buktinya apa ? Disbun dinilai Cakap dengan buat tak pernah suai," tandas Politisi PKB dengan nada kesal.
Untuk diketahui menurut keterangan pihak Dinas Perkebunan (Disbun) Inhil Dari 52 daftar kegiatan yang semula diusulkan untuk kegiatan normalisasi tanggul tahun 2016, kini hanya tinggal 29 paket yang bisa dilaksanakan. Artinya ada 23 item kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan Disbun.
Dan dari 29 paket yang dilaksanakan, 11 paket pembangunan tanggul kebun kelapa masyarakat sudah melalui tahap pelelangan dan sudah rampun untuk dimulai pekerjaan, dan 18 paket lainnya melalui proses penunjukan langsung
Sedangkan 11 paket pembangunan tanggul yang melalui tahapan pelelangan, lokasinya menyebar di Kecamatan Tempuling, Enok, Sungai Batang dan Reteh sedangkan untuk wilayah utara bisa di positifkan tidak mendapatkan tanggul pada tahun 2016 ini.
.jpeg)
