HARIANRIAU.CO - Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB RI, Erwan Agus Purwanto menyebutkan bahwa efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran menjadi salah satu fokus dalam hal evaluasi reformasi birokrasi (RB), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Zona Integritas (ZI) pada Tahun 2021 ini.
Hal tersebut disampaikannya dalam acara kick off evaluasi SAKIP, RB, dan ZI yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI secara virtual, Rabu (18/8/2021).
"Ada beberapa yang menjadi fokus evaluasi RB SAKIP RB Tahun 2021 ini," sebut Erwan.
Adapun fokus evaluasi tersebut yaitu pertama, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dengan kategori yang dilihat bagaimana efektivitas APBN / APBD pada sektor-sektor prioritas saat ini untuk memastikan APBN dan APBD efektivitas digunakan untuk program pada sasaran saat ini seperti pemulihan ekonomi dan kesehatan.
"Dalam efektivitas penggunaan anggaran ini juga akan memastikan terhadap refocusing program dan kegiatan yang kurang berdampak menjadi lebih terdampak nantinya di masa yang akan datang," ujarnya.
Fokus evaluasi kedua, penyederhanaan birokrasi yang berkaitan dengan penyederhanaan struktur organisasi dengan memastikan upaya penyederhanaan struktur telah dilakukan dan struktur yang ada telah sesuai kebutuhan dan tantangan organisasi di masa mendatang.
"Pada fokus evaluasi penyederhanaan struktur ini juga dilakukan upaya tindak lanjut dari penyederhanaan struktur seperti pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional atau terkait penyesuaian mekanisme kerja dan proses bisnis," lanjutnya.
Ketiga, berkaitan dengan evaluasi terhadap inovasi pelayanan dan penguatan integritas selama Pandemi COVID 19 seperti adanya inovasi pelayanan publik dengan memastikan pelayanan berjalan prima, mudah, cepat, tepat sesuai kondisi Pandemi COVID.
Selain itu, yang menjadi evaluasi terkait inovasi dalam penegakan integritas dengan menekan potensi penyalahgunaan integritas. Dan evaluasi mengenai inovasi dalam tata kelola Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memastikan Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap produktif.
"ASN kita juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja melalui penyesuaian mekanisme kerja yang jelas dan akuntabel," tutupnya. (mcr)
.jpeg)
