HARIANRIAU.COM, BENGKALIS - Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) kembali membahas rencana ruislag atau tukar guling Lapas. Rencana tukar guling Lapas ini sudah lama dilakukan tapi sejak 2006 belum ada titik terang.
"Saya berharap dengan adanya rapat yang mendatangkan Tim dari Kementerian Hukum dan HAM ini, permasalahan ruislag Lapas Bengkalis dapat segera diselesaikan dengan segera, karena hal ini sudah lama sekali kita tunggu penyelesaiannya," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bengkalis, H Arianto, saat rapat pembahasan tukar menukar lahan (ruislag) Lapas Bengkalis bertempat di ruang rapat lantai dua Kantor Bupati Bengkalis, Rabu (2/11/2016).
Arianto juga menjelaskan, untuk memudahkan dalam permasalahan ruislag lapas Bengkalis ini, maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) telah membentuk Tim Penilik Tukar Menukar Barang Milik berupa tanah dan bangunan eks Lapas Bengkalis, yang dituangkan dalam SK Kemenkumham dengan nomor SK: SEK-09.PL.05.01 Tahun 2016.
Tim ini akan bekerja sama dengan tim Pemerintah Daerah dalam menginventarisir asset dan data-data yang ada di eks Lapas Bengkalis. Hasil dari kerjasama tim akan di ekspos ke Direktorat Jenderal (Dirjen) Kementerian Hukum dan HAm RI untuk dapat di evaluasi, ujar Arianto.
Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bengkalis siap membantu dalam menerbitkan Akte tanah dan bangunan jika syarat dan ketentuannya sudah terpenuhi.
Selain Plt Sekda H Arianto, tanpak hadir Inspektur Wilayah II Kemenkumham RI, Nugroho, Kepala Devisi Kanwil Kemenkumham Riau, Nofri, Kepala Lapas Bengkalis, Sarju Wibowo, Kepala Badan Pertanahan Nasional Bengkalis.
Sedangkan dari Pemda Bengkalis, Plt Assisten Tata Praja, Umi Kalsum, Staf Ahli Pemerintahan, Hermanto, beberapa orang Kepala instansi terkait, Kepala Bagian Setda Bengkalis yang terkait, Camat Bengkalis dan Lurah Bengkalis Kota, serta para undangan yang memenuhi ruang rapat tersebut.
Sumber : halloriau.com
.jpeg)
