"Ini tentu sangat tidak adil karena para orang tua siswa swasta dan negeri sama-sama membayar pajak ke daerah yang nilainya tidak dibedakan, semoga kedepanya BOSDA ini dapat disamakan besaranya, seperti dana BOS yang tidak membedakan negeri dan swasta,” jelas Indra Hasan lagi.
Sementara, Wakil Ketua Dikdasmen PW Muhammadiyah Riau Dr. Enidarwaty Bey mengajak masyarakat dan para penyelenggara sekolah swasta lainya agar sama-sama mengawal pernyataan tegas pak gubri sehingga benar-benar terbukti dan dipatuhi oleh SMA/SMK Negeri dalam pelaksanaan PPDB tahun 2022 ini.
“Mari kita mengawasi dan melaporkan kepada instansi terkait, jika ditemukan ada SMA/SMK Negeri yang menambah rombel/kelas karena sudah melanggar aturan PPDB” tegas mantan Kepala SMA SERA tersebut.
.jpeg)
