Ali melihat dalam kondisi ini tidak satupun pihak yang diuntungkan, malah menjadi bahan ejekan dari negara tetangga karena kita terjebak dalam kasus langkanya minyak goreng dan justru menghancurkan bahan baku minyak goreng.
"Jangan ada yang coba-coba bermain dalam situasi kisruh ini, kami tidak segan-segan bertindak dan kami akan kawal terus," tegas Ali.
Hal senada disampaikan Ketua Bidang Advokasi PP BMR Junelka Lisendra Padang. Penuruan harga TBS diakibatkan kesalahan pengambilan kebijakan pasca pencabutan larangan ekspor. Seharusnya urusan migor ini dapat disubsidi melalui dana BPDPKS.
"Tak perlu ribet-ribet yang justru menghancurkan sawit Indonesia", ujarnya.
Menurut Junelka, pemerintah harus segera tetapkan kebijakan strategis terkait minyak sawit dalam negeri untuk mendongkrak harga TBS yang kian anjlok untuk menjaga stabilitas ekonomi para petani sawit yang hidupnya digantungkan pada sawit.
BMR turut meminta kepala daerah beserta anggota DPRD Riau jangan berdiam diri, dikarenakan ini menyangkut hak hidup orang banyak.
"Kami PP BMR meminta Gubernur Riau untuk segera surati Kepala Daerah kabupaten kota untuk melakukan pengawalan terhadap harga TBS. DPRD Riau pun begitu lakukan pengawasan jangan hanya berdiam diri," lanjut Junelka dikutip dari laman riauaktual.com.
.jpeg)
