Adapun hasil persandingan data antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan pada bulan Juni, ditemui 22.693 tenaga kerja yang tidak padan NIKnya dengan Masterfile BPJS Kesehatan.
Sementara dari hasil tindak lanjut 52,71% data, terdapat 35,59% data yang tidak dapat direkrut dengan permasalahan utama NIK yang tidak sesuai dengan Dukcapil. Nora menekankan perlu adanya penegakan kepatuhan kepada BU untuk mengatasi hal ini.
“Perlu kepatuhan BU untuk memastikan persyaratan terdaftar, supaya pekerja mereka segera memiliki NIK yang sesuai dengan Dukcapil,” jelas Nora.
Untuk itu, pihaknya telah membentuk forum kepatuhan badan usaha yang di ketuai oleh Kepala Kejaksaan Tinggi untuk Provinsi dan Kepala Kejaksaan Negeri untuk Kabupaten/Kota. Serta melakukan sosialisasi dengan melibatkan Dinas Tenaga Kerja dan badan usaha yang dinilai tidak patuh dalam mengikutsertakan karyawannya pada program JKN.
“Kemarin sudah sepakat dengan Dinas Kesehatan Provinsi mendukung, ada komitmen untuk segera UHC Kabupaten/Kota,”katanya lagi.
.jpeg)
