"Semuanya membutuhkan biaya dan teknologi tinggi sehingga dapat menahan laju penurunan," terangnya.
Sementara itu tantangan operasi yang dihadapi di CPP Blok kedepan adalah mengalami kesulitan mendapatkan kepastian pembebasan lahan. "Kendala lain adalah faktor alam yaitu banjir, kebakaran hutan, ancaman hewan buas," ungkapnya.
Sementara itu Komisaris PT BSP Riki Hariansyah mengatakan pihaknya optimis bahwa PT BSP akan mampu meningkatkan produksi minyak di WK CPP Blok setelah BUMD yang sahamnya dipegang oleh Pemprov Riau, Pemkab Siak, Pemkab Kampar, Pemkab Pelalawan dan Pemko Pekanbaru ini mengelola ladang minyak bumi secara utuh atau 100 persen tanpa berada di bawah payung BOB dan bekerjasama dengan Pertamina
"BSP siap mengambil alih pengelolaan Wilayah Kerja CPP 100 persen yang akan dimulai pada 9 Agustus 2022 mendatang," tukasnya.
.jpeg)
