Hal-hal tersebut sejauh ini menjadi penyebab utama mengapa kemitraan antara petani dengan PKS sulit terwujud. Namun demikian, kata dia, pihaknya sudah mendorong kepada Pemerintah kabupaten/kota untuk membuat regulasi kemitraan.
“Tapi sampai kini belum ada yang membuat,” tuturnya.
Defris menyebut, Dinas Perkebunan Provinsi Riau juga terus mengupayakan berbagai langkah agar bisa meningkatkan harga jual tandan buah segar (TBS) sawit, di tengah masih rendahnya harga acuan yang ditetapkan pemda.
Dia menyebut, saat ini, untuk harga jual TBS sawit yang bermitra dengan perusahaan, sudah sesuai dengan harga acuan dari Disbun.
“Jadi untuk sekarang harga sawit murah itu adalah petani yang non mitra, karena itu sudah ada regulasi berupa Peraturan Gubernur, yang mendorong kemitraan petani swadaya dengan perusahaan. Cuma para petani swadaya ini cukup sulit dan ada yang tidak mau dimitrakan,” ujarnya.
.jpeg)
