Rencana Demo 10 November, Pemkab Lingga Ajak Gema Lingga Mediasi

Rencana Demo 10 November, Pemkab Lingga Ajak Gema Lingga Mediasi
Pertemuan yang diadakan di ruang rapat Bupati Lingga

HARIANRIAU.CO, LINGGA - Rencana demo 10 November yang akan dilangsungkan Ormas Gema Lingga, Pemkab Lingga melalui Pelaksana tugas (Plt) Sekda Lingga ajak Gema Lingga mediasi secara baik.

Ketua Gema Lingga, Zuhardi mengatakan adapun sejumlah tuntutan tersebut yakni, persoalan belum aktifnya BUMD, Kartu Garda, Dana KONI dan pengurus baru, lapangan kerja persawahan, Pansus yang tak kunjung membuahkan hasil, fasilitas air bersih anggaran 2014 di Singkep yang tidak beroperasi, penertiban minyak subsidi, serta ilegal loging.

Sebelumnya, Gema Lingga tersebut telah merencanakan akan menggelar orasi demo pada 10 November di halaman kantor Bupati Lingga, halaman DPRD Lingga serta Dinas Pekerjaan Umum (PU). Namun, dikarnakan bertepatan dengan peringatan hari pahlawan, orasi tersebut tertunda dan dilakukan mediasi antara kedua belah pihak.

Namun, aksi tetap akan berjalan jika Gema Lingga tidak bisa bertemu langsung dengan Bupati Lingga. Pasalnya, masih banyak poin-poin yang akan disampaikan kepada Bupati Lingga, Alias Wello nantinya.

"BUMD sangat bermasalah. Sampai saat ini kami berharap, kami minta BUMD dapat diaktifkan kembali walau bagaimanapun, ini sangat penting. Begitu juga dengan kartu garda. Tapi, kami dengan hal ini meminta sedikit dengan program ini, agar masyarakat ini tahu tentang program terkait masalah pencalonan kemarin," ungkap Zuhardi didalam forum yang digelar tersebut, Selasa (08/11).

Dikatakan pria yang akrab disapa Juai ini, untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) sendiri saat ini sangat banyak kegiatan olahraga tidak menjamin anak-anak muda Lingga menjadi olahragawan.

Bahkan, ia katakan, dana KONI sendiri saat ini telah masuk dalam pemeriksaan kejaksaan. Begitu juga dengan Pansus yang dibentuk DPRD baik tambang maupun sertifikat lahan desa Linau.

"Saya menilai pansus ini gagal. Ini seperti permainan teka teki saja," ungkapnya lantang.

Sementara itu, untuk untuk fasilitas air bersih yang dibangun dengan menggunakan anggaran tahun 2014 akan tetapi tidak dimanfaatkan, ia meminta agar dinas PU ada ketegasan.

"Tolonglah di cek, CV yang menggunakan secara lambang jangan digunakan lagi. Fasilitas air bersih tahun 2014 di daerah Desa Tinjul dananya cukup besar, tapi tidak bisa digunakan sama sekali. Sungai Buluh juga begitu. Saya berharap, dinas PU bekerjasama dengan masyarakat," terangnya.

Tidak hanya di Singkep, di kecamatan Senayang, Lingga Utara, serta wilayah lainnya di Kabupaten Lingga, fasilitas air bersih juga masih menjadi kendala dan dinilai bermasalah. Banyak yang telah dibangun akan tetapi tidak bisa dimanfaatkan.

Begitu juga untuk permasalahan Ilegal loging serta kejelasan lapangan kerja menyangkut sawah. Ketua Gema Lingga tersebut meminta agar lebih srius memperhatikan masyarakat.

"Terimakasih bapak menanggapi hal ini, kami selaku putra daerah akan terus sepakat dan mengawal ini hingga selesai," ucapnya.

Sementara itu, dikesempatan sama, Plt Sekda Lingga, Said Parman menyambut baik apa yang telah disampaikan Gema Lingga tersebut. Bahkan, Said Parman apresiasi atas upaya anak muda tempatan yang peduli akan pembangunan daerah.

"KONI ini lah gagal, KONI harus segera melakukan musda seperti KNPI. Minyak subsidi, saya sedikit kebingungan untuk menjawab secara konkrit. Tapi di Lingga istilah yang beredar, banyak juga yang dilakukan oleh pengusaha. Padahal subsidi itu untuk masyarakat," ungkapnya.

Pantauan di lokasi, mediasi kedua belah pihak berjalan alot. Dalam pertemuan tersebut turut dihadiri, Kasi Pengairan di Dinas PU Lingga, Kadistanhut Lingga, Kepala Kesbangpol, 12 orang perwakilan ormas Gema Lingga, serta pihak kepolisian.

 


Ruzi Wiranata

Halaman :

Berita Lainnya

Index