Tidak hanya itu, Pemerintah Provinsi Riau juga melakukan rapat bersama PT. RAPP untuk menindaklanjuti kegiatan ekspos dukungan penanggulangan kemiskinan PT. RAPP bersama Gubernur Riau.
Temuan kedua, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menilai Pemerintah Provinsi Riau belum memanfaatkan data kependudukan yang relevan dan akurat dalam merancang kebijakan penanggulangan kemiskinan.
"Kita telah memanfaatkan data kependudukan. Hasil tindak lanjutnya, Pemprov Riau telah melakukan rapat pembahasan kebutuhan program atau kegiatan dan pendanaan prioritas pembangunan daerah Provinsi Riau tahun 2023 pada prioritas satu yakni pemanfaatan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dengan penandatanganan MoU antar dinas terkait dengan Bappedalitbang dan Dinas Sosial Provinsi Riau," ujar Edy Nasution.
Temuan ketiga, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menilai Pemerintah Provinsi Riau belum menyusun strategi atau kebijakan terhadap masyarakat yang rentan miskin agar tidak menjadi miskin.
Wagubri menjelaskan, adapun tindak lanjutnya yakni identifikasi dilakukan melalui dokumen RPKD yang sedang dalam tahap harmonisasi dan fasilitasi eksistensi dengan Kementerian Dalam Negeri dan TNP2K.
.jpeg)
