"Mengingat masih banyak masyarakat yang belum menikmati kemudahan dan keterjangkauan atas pelayanan dasar," kata Wagubri, di Hotel Mutiara Merdeka Pekanbaru, Rabu (3/8/2022).
Oleh sebab itu, ungkap Wagubri untuk pembangunan berbasis SPM ini menjadi sangat penting. Apalagi pemerintah daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah juga diharapkan dapat menggerakkan segala potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat serta dunia usaha dalam melaksanakan pembangunan.
"Dengan adanya orientasi baru dalam manajemen pelayanan publik tersebut maka pemerintah daerah tidak saja dituntut akuntabilitasnya secara ke dalam atau internal organisasi tetapi juga dituntut untuk keluar yaitu kemasyaratan," ungkapnya.
Ia menyampaikan, pelayanan publik oleh pemerintah daerah ini, dituntut juga melakukan akuntabilitas publik atau transparansi. Karena pemerintah akan dipantau dan evaluasi kinerjanya oleh masyarakat luas.
Dilanjutkannya, pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah akan lebih mudah jika pemerintah daerah sudah membuat indikator dan target-target yang disusun dalam SPM.
"Apalagi hal ini masuk ke dalam dokumen RPJMD dan memberikan ruang ataupun mekanisme dimana masyarakat dapat secara terbuka mengawasi dan berpartisipasi dalam memantau pelaksanaan SPM di daerahnya masing-masing," lanjutnya.
.jpeg)
