HARIANRIAU.CO - Bupati Rohil Afrizal Sintong, S.IP mengikuti Rapat Koordinasi dan Penandatanganan Percepatan Pengelolaan Partisipasi Interes (PI) 10% wilayah kerja (wilker ) Blok Rokan
Rakor itu di Balai Pauh Janggi Gedung daerah Pekanbaru Selasa, (20/6/2023) Bupati juga didampingi Asisten II dan Kabag Ekonomi serta Kadiskominfotiks Rokan Hilir.
Dalam rapat tersebut, Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar sebagai koordinator bersama para bupati di Wilayah Kerja Blok Rokan dan Kampar, juga membahas tentang percepatan pengelolaan Participating Interest (PI) sebesar 10 persen.
"Syukur alhamdulillah hari ini kita rapat koordinasi dengan para Bupati Wilayah Kerja Blok Rokan dan Kampar, agenda Rakor alhamdulillah berjalan lancar Begitu terkait kajian dilakukan Universitas Islam Riau (UIR) terkait cadangan minyak di masing- masing wilayah (Blok Rokan dan Kampar)," ungkap Gubri.
Ditempat itu Bupati Rohil dan pimpinan daerah lain ikut menandatangani kesepakatan operasi Wilayah Kerja Blok Rokan dan Kampar masing masing daerah akan masuk penyertaan modal melalui BUMD daerah
Dalam upaya percepatan pengelolaan PI 10 persen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus menggesa hingga akhirnya bisa diberikan kepada daerah di Provinsi Riau.
"Selesai penandatanganan ini, akan masuk tahap sembilan dimana akan diadakan lagi rapat antara perusahaan dioperium bersama anak perusahaan yang menerima PI 10 persen bersama dengan Pertamina, baik Pertamina Hulu Rokan maupun Pertamina Wilayah Kampar, dari situlah nanti baru tindak lanjutnya disampaikan kepada SKK Migas dan terkahir akan ditetapkan oleh Menteri ESDM," sebut Gubri.
Untuk sampai ketahap tersebut, lanjut Gubernur Syamsuar, tidak menunggu waktu lama lagi hingga PI 10 persen tersebut dapat diberikan.
"Insyaallah tidak jauh lagi, insyaallah tahun ini PI 10 persen kita dapatkan, semoga berkah," imbuhnya.
Untuk diketahui, pada tanggal 9 Agustus 2021 lalu menjadi hari bersejarah bagi PT Pertamina. Sejak tanggal itulah, perusahaan plat merah langsung mengelola sepenuhnya atau 100 persen Blok Rokan dimana merupakan kawasan penghasil minyak nomor dua terbesar di Indonesia.
PI 10 persen adalah besaran maksimal 10 persen pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang wajib ditawarkan oleh kontraktor kepada BUMD setempat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016.
Permen 37 Tahun 2016 merupakan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas yang menyatakan bahwa Kontraktor wajib menawarkan PI 10 persen kepada BUMD dan dilakukan secara kelaziman bisnis.
Selanjutnya, pembagian porsi didasarkan atas pelamparan reservoir atau cadangan minyak dan gas bumi pada masing- masing wilayah provinsi/kabupaten dan kota akan diproduksikan.
Usai rapat Bupati Afrizal Sintong menyampaikan penting kerja sama yang baik antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat
Selain mendapatkan Pembagian 10 % PI sehingga meneruskan pembangunan wilayah kabupaten Rokan Hilir berjalan secara berkelanjutan
"Dimana besaran 10% dari PI untuk periode 2021-2022 tambah diprediksi akan diperoleh sebesar 1 trilyun rupiah." Katanya (Rilis/Infotorial)
.jpeg)
