HARIANRIAU.CO - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melaksanakan Mini Lokakarya(Minilok) Pendampingan dan Pemantauan Keluarga Resiko Stunting tingkat kecamatan Tembilahan Hulu yang dilaksanakan di aula kantor camat Gaung anak serka.
Turut hadir pada kegiatan ,Camat Gaung anak serka ,Polsek gaung, , kepala Puskemas, satgas stunting,Tim Pendaming Keluarga, kader Pendamping Keluarga Berencana, Fasilitator, Kepala desa dan kader PKK.
Kepala Bidang keluarga berencana
DP2KBP3A Inhil Darma berharap dengan kegiatan Mini Lokakarya mampu menjadi wadah diskusi bersama untuk mengatasi kasus stunting yang saat ini menjadi perhatian semua pihak.
"Mini lokakarya berpacu pada Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana No. 12 Penurunan Stunting Indonesia perlu dilaksanakannya mini lokakarya yang melibatkan lintas sektor di level Kecamatan".Sebutnya.
Lanjutnya, Peraturan Presiden mengarahkan pendekatan Peraturan pencegahan lahirnya balita stunting melalui pendampingan keluarga berisiko stunting. Agar siklus terjadinya stunting dapat dicegah, perlu ada formulasi kebijakan dan strategi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada, Dalam pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stanting Dalam pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan
Penurunan Stunting juga disusun rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko Stunting.
Rencana aksi nasional tersebut mencakup:
a. penyediaan data keluarga berisiko stunting;
b. pendampingan keluarga berisiko stunting;
c. pendampingan semua calon calon pengan-tin/calon Pasangan Usia Subur (PUS):
"Perlunya surveilans keluarga berisiko Stunting dan audit kasus stunting,
Dengan besarnya Peran Seluruh Stake Holder dalam melaksanakan advokasi, Edukasi dan Pendampingan Kepada Keluarga Beresiko Stunting, saya yakin, kita semua akan tersenyum bahagia apabila semua warga masyarakat kita terbebas dari permasalahan Stunting. Sehingga semua warga masyarakat kita menjadi sehat, produktivitas kerja masyarakat menjadi meningkat dan akhirnya kita menjadi sejahtera",ujarnya
Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat, peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa.
"Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat, dan penguatan dan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi",tutupnya. (ADVERTORIAL)
.jpeg)
