HARIANRIAU.CO, LINGGA - Ormas Gema Lingga kecewa atas pernyataan sikap yang mengatakan penuntasan program kemiskinan di Provinsi Kepri saat ini terhambat dikarnakan posisi Wakil gubernur (Wagub) Kepri masih belum ada.
Program kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri terhadap 7 Kabupaten/Kota di Kepri saat ini tidak dapat berjalan dikarnakan hingga hari ini Pemprov belum memiliki Wagub untuk mendampingi Gubernur Nurdin Basirun.
Akibat tidak adanya wagub tersebut membuat program kemiskinan yang diprogramkan tidak bisa berjalan dan salah satunya berimbas kepada masyarakat penerima rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 1.419 Rumah tangga sasaran (RTS) di Kabupaten Lingga.
Bahkan, warga kurang mampu penerima program RTLH tersebut saat ini harus terlilit hutang dikarnakan ingin dapat menyelesaikan pembangunan rumah bantuan tersebut.
Anggota DRRD Kepri, Tawarikh membenarkan, program pengentasan kemiskinan berupa bantuan rehabilitasi RTLH tahap II untuk 1.419 RTS se Kabupaten Lingga terkendala karena belum adanya wakil gubernur Provinsi Kepri. Bahkan, ia menilai program tahun 2015 tersebut dikerjakan oleh wakil gubernur.
"Kami mengira sudah selesai. Terakhir kami tau masih ada hutang. Seluruh kabupaten kota di Kepri, Provinsi berhutang terkait program pengentasan kemiskinan. Yang mengurus RTLH seperti tahun sebelumnya adalah wakil gubernurnya. Sampai hari ini, Provinsi Kepri belum punya wakil gubernur yang mengurusi masalah kemiskinan ini," ungkap Tawarikh saat menghadiri kegiatan dialog dalam rangka Hari jadi Ke-13 Kabupaten Lingga bersama pemkab Lingga di Balai Adat LAM, komplek Istana Damnah Daik Lingga, Senin (21/11) kemarin.
Mensengar hal itu, Ketua Ormas Gema Lingga yang hadir dalam dialog tersebut, Zuhardi mengatakan, persoalan wakil gubernur yang belum ada di Kepri seharusnya tidak menjadi kendala apalagi untuk kepentingan orang banyak.
Dua tahun persoalan RTLH yang tidak selesai mengakibatkan warga terlilit hutang jelas Zuhardi adalah kegagalan provinsi memberikan kesejahteraan bagi warga miskin Kepri.
"Kami menyayangkan gejolak politik yang merugikan orang banyak. Kalau hanya masalah tidak ada wakil gubernur membuat warga Kepri dipersulit, yang miskin harus terlilit hutang ini jelas kebijakan yang salah. Kami butuhkan kebijaksanaan pemimpin yang melayu dan mempuni. Bukan sekedar berdiri atas nama melayu untuk politik yang tidak sehat seperti saat ini," pungkas Zuhardi.
Ruzi Wiranata
.jpeg)
