HARIANRIAU.CO, BENGKALIS - Seluruh pimpinan unit kerja di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dilarang keluar daerah sampai disahkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017.
"Selama pembahasan dan sampai disahkannya APBD 2017, seluruh Kepala PD dan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis agar tak melakukan perjalan dinas keluar daerah, Kecuali untuk tugas kedinasan yang benar-benar sangat penting bagi kepentingan pembangunan daerah dan masyarakat," kata Bupati Bengkalis Amril Mukminin di Bengkalis baru-baru ini.
Ia mengatakan, hal tersebut wajib dilaksanakan seluruh Kepala PD dan pejabat di Pemkab Bengkalis dalam rangka mempermudah koordinasi dalam rangka persiapan pembahasan APBD 2017.
"Jika sewaktu-waktu ada yang perlu dikoordinasikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) maupun DPRD Bengkalis, tak ada istilah kendala hanya karena ada pejabat yang keluar daerah," katanya.
Menurutnya, jika Kepala SKPD maupun pejabat terkait tidak ditempat saat diperlukan, maka hal tersebut akan menghambat pengesahan anggaran pendapatan belanja daerah saja.
Sementara itu, APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2017, kecil kemungkinan dapat disahkan tepat waktu sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
Pasalnya, sesuai ketentuan, APBD di suatu daerah, baik itu provinsi, kabupaten maupun kota, sudah harus disahkan paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan atau pada 30 November setiap tahunnya, sedangkan hari ini sudah hampir pertengahan bulan Desember.
"Normalnya memang APBD sudah disahkan sebulan sebelum tahun anggaran bersangkutan berakhir. Namun, DPRD memaklumi, dengan adanya sejumlah "pekerjaan rumah" tambahan seperti pembahasan dan pengesahan RPJMD, kemudian perubahan SOPD yang begitu memakan waktu, maka pengesahan APBD secara ideal sulit dilakukan. Walapun begitu, DPRD tetap berharap APBD 2017 bisa disahkan setidaknya sama dengan tahun sebelumnya," kata Ketua DPRD Bengkalis, Heru Wahyudi dalam keterangannya di Bengkalis, Senin. (antarariau)
.jpeg)
