HARIANRIAU.CO, PEKANBARU - Pemprov Riau ingin lembaga non pemerintah seperti LSM perlindungan anak dan perempuan, aktif melakukan tugasnya untuk memberikan perlindungan. Mengingat tingkat kekerasan terhadap anak dan perempuan di Riau cukup tinggi.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi mengatakan di Riau sendiri ada banyak lembaga non pemerintah itu yang berperan dalam memberikan perlindungan terhadap anak dan perempuan, namun dalam pergerakan terhadap perlindungan masih tergolong minim.
"Hadirnya lembaga ini merupakan salah satu bentuk partisipasi lembaga tersebut, dan kami Pemprov Riau terus mendorong supaya LSM ini lebih aktif lagi melakukan tugas dan fungsinya," kata Ahmad Hijazi.
Dia menambahkan, tugas pemerintah selanjutnya, sejauh ini sebatas berupaya untuk membuka akses terhadap pelaporan tindakan kekerasan terhadap anak dan perempuan. Tentu saja hal seperti ini butuh koordinasi intensif dengan cara kerja yang masif.
Jaringan komunikasi dengan lembaga non pemerintah yang bergerak disektor ini harus terus terbangun secara baik. Terutama jaringan kerja yang melibatkan tokoh-tokoh perempuan. Tugas mereka berperan aktif memberikan edukasi dan pencerahan kepada masyarakat terhadap bahaya kekerasan terhadap anak dan perempuan.
Langkah penting yang harus dilakukan, yakni upaya pendampingan terhadap perempuan dan anak yang mengalami tindakan kekerasan. Hal ini pula yang acap kali menjadi kendala, karena korban kekerasan tidak berani dan tidak punya akses untuk mengadukan perkara tersebut.
"Pihak-pihak yang menjadi korban sulit melakukan langkah-langkah pelaporan dan sebagainya. Disini lah kami ingin peran aktif dari LSM perlindungan anak untuk menjalankan peran dan fungsi kelembagaannya. Dengan harapan tentu saja angka kekerasan terhadap anak dan perempuan berkurang," tambahnya. (Bertuahpos)
.jpeg)
