Sebab bahan kelengkapan data honorer yang diminta pusat itu guna untuk mendata kembali seluruh data para honorer yang ada. "Menelaah kembali UU Nomor 75 tahun 2016 tentang ASN, hal ini guna untuk validasi data tenaga honorer yang selama ini, dan data itu tentu melalui instansi BKD (kini DKPD .red), bukan yang lain," tegas Jomaris.
Terpopuler
Index2
6
