Waka DPRD Minta KPU Minimalisir Celah Kecurangan

Waka DPRD Minta KPU Minimalisir Celah Kecurangan

PEKANBARU - Ada yang menarik dari pelaksanaan hearing Komisi I DPRD Kota Pekanbaru dengan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan instansi terkait, Senin, 6 Februari 2017.

Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Jhon Romi Sinaga yang ikut dalam hearing dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I, Hotman Sitompul sempat malontarkan ucapan sebaiknya Pilkada yang sudah dijadwalkan 15 Februari 2017 ditunda saja.

Ungkapan itu dilontarkanya karena KPU sebagai pelaksana dipandangnya belum siap terutama dalam masalah DPT (Daftar Pemilih Tetap).

Dimana berdasarkan patauan langsung yang dilakukan oleh dirinya terutama di Dapilnya, Kecamatan Tampan dan Payung Sekaki. Dari ratusan nama pemilih yang terdaftar di DPT.

Tapi tidak sampai setengahnya pemilih yang betul-betul ada di kawasan tempat dia memilih atau sudah pindah entah kemana.

"Ini fakta, saya berani mempertagug jawabkan,datanya ada sama saya," jelasnya dengan sedikit bernada tinggi sembari medantang kalau dirinya mau mengajak siapa saja untuk turun ke lapangan apakah Kadis, KPU dan lainya dalam membuktikan kejadian ini dan mengakui juga kalau dirinya sudah pantau langsung di beberapa TPS.

Lain lagi permasalahan yang disampaikan oleh Hotman Sitompul. Dirinya mendapatkan aduan dari warga Rumbai mengenai DPT ganda. Dimana, nama dan NIK (Nomor Induk Keluarga) sama, tapi alamatnya berbeda.

Data ganda tersebut langsung diperlihatkan ke Ketua KPU dan Kadisdukcapil yang seharusnya hal ini tidak mungkin terjadi karena nama boleh sama tapi NIK hanya satu.

Menyikapi hal tersebut Ketua KPU, Amiruddin Sijaya menjelaskan, memang diakui adanya permasalahan.

Ini dikarenakan masyarakat yang sifatmya mobile atau berpindah-pindah. Sehingga berpengaruh pada adanya DPT ganda,tidak terdaftar dan sebagainya.

"Jadi kita bukan mencari siapa yang salah atau benar. Tapi mencari solusi terhadap apa yang jadi," sebutnya sembari mengatakan kalau yang tidak terdaftar bisa menggunakan KTP elektronik ke TPS yang sebelumnya sudah dapat keterangan dari Disdukcapil.

Sementata itu Ketua Disdukcapil, Baharuddin saat dikonfirmasi menjelaskan, mengenai adanya data pemilih gada seperti kasus yang disampaikan oleh Ketua Komisi I, dirinya juga heran kenapa hal ini bisa terjadi.

Terutama NIK juga sama, dirinya berjanji minta waktu untuk melakukan cros cek di katornya. Bisa saja hal ini diduga pemalsuan atau sebagainya.

Kegiatan hearing yang berlangsung juga diikuti beberapa orang Anggota Komisi I yaitu Ahmad Tarmizi, Maspendri Ida Yulita Susanti dan Yose Saputra. Selain Ketua KPU, Kadisdukcapil juga turut hadir dari Ketua Panwaslu Indra Khalid. (MC)

Halaman :

Berita Lainnya

Index