PEKANBARU - Pers diharapkan dapat menjadi bagian dari demokrasi yang mencerahkan dan mampu mencerdaskan bangsa.
"Pers dan demokrasi seperti dua sisi mata uang dan demokrasi akan maju kalau pers menjadi bagian yang demokratis, selain itu juga sebagai check and balances, mampu menyajikan berita secara objektif dan berimbang," kata Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menyambut Hari Pers Nasional 2017, baru-baru ini.
Sementara secara terpisah, Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman juga berharap pers harus lebih profesional dan mandiri sehingga punya independensi dalam bekerja.
"Pers ini kan salah satu pilar demokrasi. Tanpa kehadiran pers di tengah masyarakat, demokrasi kita akan pincang karena tidak ada check and balance. Hilang fungsi kontrol," ucapnya sesaat setelah mendarat di Ambon, Rabu, 8 Februari 2018.
Dikatakan Fadli, di era demokrasi ini, pers memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam mengawal demokrasi dan pembangunan. "Yang utama pers harus bebas dari pengaruh kelompok dan kekuasaan, dan jangan sampai kehilangan objektivitasnya," katanya.
Terkait verifikasi Dewan Pers baru-baru ini, Fadli Zon mengkhawatirkan kembalinya kita, seperti masa orde baru dengan keluarnya kebijakan Dewan Pers yang melakukan verifikasi terhadap media-media di Indonesia yang berakibat kebebasan pers terbelenggu.
"Saya kira, sertifikasi seharusnya membuat satu aturan tidak boleh tiba-tiba muncul dan tenggelam karena kebebasan pers kan bagian dari era reformasi. Kita tidak mau mengembalikan model zaman dulu (Orba) karena ini rezim yang mengendalikan media," tegas Fadli Zon.
Fadli menyadari akhir-akhir ini banyak muncul hoax (berita bohong) yang masif. Apalagi saat ini teknologi terus berkembang dan semakin canggih, salah satunya lewat media sosial. "Selama pers itu tidak memberitakan berita-berita hoax seharusnya dibebaskan karena kan tentu berstrata," ujar politikus Partai Gerinda tersebut.
Dewan Pers dikabarkan telah memberikan verifikasi kepada 77, sebelumnya 74 perusahaan pers yang dinyatakan lolos verifikasi. Proses tersebut akan terus dilakukan karena di Indonesia terdapat ribuan media massa. Verifikasi media massa yang menjadi bahan perbincangan belakangan ini adalah hasil tindak lanjut dari Piagam Palembang tahun 2010.
Fungsi Kontrol
Menurut Gubri, dalam menjalankan fungsi kontrol, pers tentu harus bekerja secara objektif dan cover both side. Tidak tendensius apalagi sudah sampai tahap "memvonis".
"Fungsi kontrol itu sangat penting, tapi harus objektif dan memberi kesempatan kedua pihak untuk memberi penjelasan (cover both side). Jadi tidak hanya sepihak," harap Gubri.
Gubri menyadari bahwa masih banyak media yang lebih suka bad news (berita negatif) dibanding good news (berita positif). Adagium "bad news is good news" masih banyak mempengaruhi pekerja pers.
"Tapi sekarang kita sangat perlu menumbuhkan dan meningkatkan optimisme di tengah masyarakat. Kalau setiap hari masyarakat disuguhi berita negatif, yakinlah masyarakat akan semakin pesimis dan apatis. Ini barangkali perlu menjadi bahan evaluasi kita semua," harapnya lagi.
Gubri juga sangat berharap media mendukung kinerja pemerintah. Berbagai progres pembangunan yang digesa pemerintah hendaknya sampai ke masyarakat. "Dalam hal ini peran media tentu sangat kita harapkan," ucapnya.
Gubri juga menyinggung soal berita hoax yang saat ini marak di masyarakat. Menurut Gubri, pers punya cara meluruskan berita-berita hoax tersebut melalui pemberitaan yang lebih terpercaya.
"Media kalau menurunkan suatu berita kan melalui banyak verifikasi. Tentu beritanya lebih valid dan terpercaya," sebutnya.
Gubri selanjutnya mengucapkan selamat atas HPN Tahun 2017 semoga pers lebih jaya dan lebih terpercaya. (hlr)
.jpeg)
