INDRAGIRI HILIR - Menyelamatkan perkebunan masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir menyepakati agar dilakukan secara swakelola.
Hal tersebut disampaikan Jubir Banggar DPRD Indragiri Hilir, Sabit pada Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS tahun Anggaran 2017 antara Pemkab Indragiri Hilir dengan DPRD Indragiri Hilir, belum lama ini.
"Sehubungan dengan kebutuhan yang mendesak berkenaan dengan penyelamatan perkebunan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang ada maka disepakti untuk melakukan berbagai langkah kebijakan," ucap Sabit.
Dia mengatakan bahwa, untuk percepatan penyelamatan perkebunan masyarakat dan telah diambil kesepakatan bersama Pemerintah Daerah oleh TAPD dan OPD terkait,DPRD, Komisi serta Banggar bahwa beberapa kegiatan tidak lagi secara kontraktual.
"Program kegiatan tanggul mekanik, trio tata air pada 2017 ini dengan sistem swakelola dengan memanfaatkan eskavator yang dimiliki oleh kecamatan," tuturnya.
Dia juga mengatakan bahwa nantinya teknis dilapangan akan diataur dengan peraturan bupati.
"Secara teknis nantinya akan diatur secara lanjut dengan peraturan bupati," terangnya.
Ragil Hadiwibowo
.jpeg)
