PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tak lagi tergiur dengan tawaran investor dalam mengelola ataupun menggarap sektor perikanan dan kelautan. Pasalnya, Pemprov lebih memprioritaskan unit usaha masyarakat untuk menggarap kekayaan alam di sepanjang garis pantai Riau.
Pernyataan demikian itu diutarakan langsung oleh Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman kepada wartawan, Jumat (17/07) di Kantor Gubernur Riau. Dia menegaskan untuk sementara ini, Pemprov Riau menutup sektor tersebut dikelola oleh investor, baik dari luar maupun lokal.
"Bagaimanapun untuk tahap awal ini kita tetap prioritaskan kepada unit usaha masyarakat untuk menggarap sektor perikanan laut. Sudah ada beberapa contoh dan berhasil mereka lakukan, jadi kita tak perlu memakai investor yang justru hak masyarakat terabaikan," katanya.
Masih kata Gubri, peluang yang sudah berhasil digarap seperti di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dan Rokan Hilir (Rohil). Karena itu, Pemprov Riau yakin bahwa sektor ini sangat berpeluang untuk dikembangkan oleh masyarakat tempatan.
Salah satu cara untuk menggarap sektor tersebut, tambah Gubri, Pemprov Riau mendorong agar perbankan daerah untuk memberikan kucuran kredit UMKM kepada masyarakat yang ingin mengembangan unit usaha perikanan laut.
"Pemerintah masih perlu duduk satu meja dulu dengan perbankan. Semua itu untuk mendukung kegiatan ini di tahun 2018. Sehingga nantinya penggarapan unit usaha masyarakat ini tak setengah-setengah, makanya harus didudukan dulu," tandasnya.
Seperti diketahui beberapa waktu lalu saat bekunjung ke Inhil dan Rohil, orang nomor satu di Provinsi Riau ini sempat melihat langsung pengembangan habitat laut yang dilakukan nelayan setempat. Atas dasar itu, Gubri ingin kedepan pengerambahan sektor laut lebih dikembangkan lagi, sehingga bisa mendongkrak perekonomian masyarakat. (FRC)
.jpeg)
