SIAK - Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Riau Ahmad Fitri, Kamis menyampaikan bahwa nilai kepatuhan pada pelayanan publik pemerintah daerah kabupaten Siak tahun 2016 masih berada pada zona kuning atau kepatuhan sedang.
"Dari penilaian yang telah dilakukan Ombudsman RI pada tahun 2016, kabupaten Siak masuk kategori kapatuhan sedang atau dalam zona kuning," kata Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Riau Ahmad Fitri di ruangan Zamrud kediaman Bupati Siak, Kamis.
Dia mengatakan, ada delapan organisasi perangkat daerah atau OPD yang ada di kabupaten Siak dinilai ombudsman tahun lalu. Di antaranya, dinas perhubungan, dinas peternakan dan perikanan, dinas kesehatan, dinas kependudukan dan catatan sipil, dinas perpustakaan dan arsip, dinas pendidikan dan kebudayaan, dinas informasi dan komunikasi, dan kantor kecamatan Siak.
"Dari 85 kabupaten di Indonesia yang dinilai kepatuhan pelayanan publiknya, Siak berada di urutan ke-35," sebut Ahmad.
Penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sesuai dengan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik di pemerintah, gunanya untuk mengevaluasi layanan pada masyarakat.
Lebih lanjut dia katakan, di kabupaten Siak sendiri evaluasi ini baru pertama kali dilakukan. Tujuannya untuk mengevaluasi kepatuhan memenuhi standar pelayanan publik dari pemerintah terhadap masyarakat.
Ada beberap komponen yang dinilai yakni standar pelayanan, maklumat layanan, sistem informasi pelayanan publik, sarana dan prasarana fasilitas, pelayanan khusus, pengelolaan pengaduan, penilaian kinerja dan terakhir visi, misi dan motto pelayanan.
"Kami tidak hanya berdiskusi dan meninjau langsung kantor OPD, tetapi juga mewawancarai masyarakat terhadap pelayanan publik Pemda Siak," tuturnya.
Dalam paparan yang disampaikan pihak Ombudsman perwakilan Riau, tampak beberapa OPD kabupaten Siak yang dinilai masih berada pada zona kuning dan merah. (Ant)
.jpeg)
